KETIK, JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Tanah Air. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.
Bahkan, Gibran disebut sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026.
Saat ditanya soal tersebut, ia membenarkan anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo mundur dari jabatannya.
"Betul (Gibran mundur)," ujar Budi Arie.
Jika kabar tersebut benar, lantas bagaimana proses selanjutnya? Apakah Gibran bisa langsung berhenti dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut?
Pengunduran diri Wakil Presiden sebenarnya telah diatur dalam konstitusi, tepatnya Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta diisi oleh orang yang ditunjuk langsung Presiden.
Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui hingga MPR memilih Wakil Presiden baru untuk mendampingi Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatan. (*)
