Alhamdulillah, 65 Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Tahun Ini

KETIK, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan sebanyak 65 sekolah rakyat siap beroperasi pada tahun ini, dengan daya tampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin.

Mengutip laman resmi kementerian sosial, kemensos.go.id, jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 53 titik yang direncanakan dibuka tahap awal pada Juli mendatang.

"Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak," ujar Gus Ipul.

Pihaknya bahkan telah melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Menurut dia, bila Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan 35 titik tambahan ini layak maka jumlah siswa yang bersekolah bisa mencapai hingga 10.000 siswa.

Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar pada Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik. 

"(Tiap) Sekolah Rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan masih bisa menambah lebih dari 65," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sebab, kata diam Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.

"Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda," tutur mantan Kapolri tersebut.

Tito menyampaikan calon lokasi pendirian Sekolah Rakyat telah diusulkan Pemda totalnya terdapat 351 usulan lokasi, yang rinciannya 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. "Tapi namanya usulan maka kami harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria atau tidak," ucapnya.

Tito juga memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan aturan, lanjut dia, maka kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah. (*)