7 Kepala Daerah dan Tokoh Nasional Tolak Larangan Bukber

KETIK, JAKARTA – Larangan berbuka puasa bersama untuk pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, menimbulkan berbagai macam polemik.

Banyak yang menolak dengan adanya larangan yang dikeluarkan oleh Jokowi tersebut. Termasuk salah satunya dari tokoh nasional dan kepala daerah yang menolak adanya aturan tersebut.

1. Wali Kota Malang Sutiaji
Dikutip dari Detik.com, Wali Kota Malang Sutiaji meminta penjelasan dari Presiden Indonesia Jokowi dengan adanya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut menjadi pro kontra di kalangan bupati dan wali kota.

Dengan kondisi ini, Sutiaji membandingkan dengan adanya konser black pink serta acara sepak bola yang mengundang banyak masaa berkumpul.

"Kami khawatir akan menuai polemik di masyarakat. Karena sepak bola boleh, konser (Blackpink) boleh, lalu buka bersama tidak diperbolehkan," tuturnya.

"Kami masih minta klarifikasi dan penjelasan secara detil. Karena sudah beredar di masyarakat dan menjadi pro kontra di grup Bupati dan Wali Kota," terang Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang, Jumat (24/3/2023).

2. Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra
Dikutip dari fokusjabar.id, tokoh pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menolak kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang kegiatan buka puasa bersama (bukber) pada Ramadan 1444 Hijriah.

Yusril khawatir, kebijakan itu jadi bumerang dan membuat pemerintahan Jokowi dicap anti-Islam.

3. Ketua LPOI Said Aqil Siroj
Dikutip dari Kompas.com Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj mengatakan, larangan buka puasa bersama yang diperuntukkan bagi pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menyinggung perasaan umat Islam.

Menurut mantan Ketum PBNU ini, sebaiknya buka bersama tak perlu dilarang. Hanya saja harus ditekankan pada saat menggelar buka bersama sebaiknya dilakukan secara sederhana.

4. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Dikutip dari tropongistana.com Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah sangat gegabah dalam mengeluarkan aturan. Seharusnya dalam mengeluarkan instruksi pemerintah melakukan kajian yang komprehensif, berdasarkan data dan fakta.

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Dikutip dari Tajukpolitik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak larangan buka bersama (bukber) yang dibuat oleh Presiden Jokowi.

PPP beralasan Kebijakan yang tidak pro umat Islam tersebut dengan alasan Covid-19 tidak tepat dan tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang.

Juru Bicara DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023). Dirinya menilai alasan pandemi Covid-19 sangat tidak tepat.

“PPP berharap kegiatan buka bersama tidak dilarang. Adanya surat edaran tersebut jangan sampai dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam,” tegas Awiek.

6. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty
Dikutip dari laman resmi PKS, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Presiden Jokowi meninjau ulang Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 terkait pelarangan buka puasa bersama untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 H.

“Larangan buka puasa bersama oleh Presiden tidak arif. Mesti dicabut”, kata Saadiah Uluputty di Jakarta (25/03/2023).

7. Partai Amanat Nasional (PAN)
Dikutip dari Merdeka.com Partai Amanat Nasional (PAN) meminta arahan Presiden Indonesia Jokowi yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah buka bersama tak mengaitkannya dengan upaya diskriminasi terhadap umat Islam.

PAN menilai larangan buka bersama itu lebih kepada pejabat maupun pegawai pemerintah bukan khusus kepada umat Islam.

"Ini bukan larangan kegiatan buka bersama oleh masyarakat. Jangan kemudian dibuat narasi seolah-olah masyarakat dilarang berbuka bersama. Tidak ada sama sekali larangan buka bersama yang dilakukan masyarakat," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno. (*)