Perang Trump vs Harvard, Keamanan Nasional atau Balas Dendam Politik?

KETIK, JAKARTA – Presiden AS, Donald Trump, kembali membuat gebrakan kontroversial. Melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Trump mencabut izin Universitas Harvard menerima mahasiswa asing mulai tahun akademik 2025-2026. 

Kebijakan ini diumumkan pada 22 Mei 2025, dengan alasan keamanan nasional dan tuduhan bahwa kampus itu menyuburkan kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok.

Melansir dari Reuters, Menteri DHS, Kristi Noem, menyebut Harvard gagal mematuhi permintaan data aktivitas protes mahasiswa asing dan keterkaitan dengan entitas luar negeri. Sebelumnya, Trump juga membekukan dana federal senilai 2,2 miliar dolar Amerika untuk Harvard dan mengancam mencabut status bebas pajaknya.

Harvard, yang menampung 6.800 mahasiswa asing (27% dari total mahasiswa), menolak tuduhan ini dan menggugat pemerintah dengan alasan pelanggaran Amendemen Pertama Konstitusi AS. 

Presiden Harvard, Alan Garber, menyebut tindakan Trump sebagai "balasan tidak sah" yang merusak misi akademik dan penelitian universitas.

Pada 23 Mei 2025, Hakim Federal Allison Burroughs di Massachusetts mengeluarkan restraining order sementara, menghentikan kebijakan Trump hingga sidang lanjutan pada 29 Mei. Keputusan ini meredakan kecemasan ribuan mahasiswa, meski ketidakpastian masih membayangi.

"Kami berjuang untuk hak akademik semua mahasiswa, baik lokal maupun internasional," kata tim pengacara Harvard dalam pernyataan resmi.

Jika kebijakan ini berlaku permanen, AS berisiko kehilangan statusnya sebagai destinasi utama pendidikan global. Saat ini, 6 dari 10 universitas terbaik dunia berada di AS, tetapi saingan seperti Inggris, Kanada, dan Australia mulai menawarkan insentif khusus untuk menarik mahasiswa internasional.

Sophie Wu (24), mahasiswa asal Tiongkok yang diterima di program pascasarjana Harvard, mengaku sedang menyiapkan rencana cadangan.

"Ini jelas pembalasan politik, bukan untuk kebaikan bersama," ujarnya.(*)