Nilai Rencana Presiden Prabowo Jadi Mediator Antara Israel, AS, dan Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Indonesia Harus Tegas

KETIK, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dino menilai, gagasan tersebut tidak realistis dan berisiko merugikan posisi diplomatik Indonesia.

“Amerika Serikat hampir tidak pernah mau dimediasi pihak ketiga ketika melakukan operasi militer. Apalagi dengan dinamika politik di Washington saat ini,” kata Dino, dalam pernyataannya yang diunggah di akun @dinopattidjalal.

Dino menilai kecil kemungkinan Donald Trump bersedia menerima peran Indonesia sebagai mediator. Ia juga menyebut situasi politik domestik di AS membuat peluang mediasi semakin tipis. 

Selain itu, ia memandang hubungan Indonesia–Iran dalam beberapa waktu terakhir tidak cukup dekat untuk membangun kepercayaan sebagai mediator. Menurut Dino, dalam 15 bulan terakhir tidak ada pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Iran, termasuk di sela forum multilateral seperti BRICS maupun D-8.

“Belum ada trust yang kuat. Itu membuat posisi Indonesia sebagai mediator makin tidak kredibel di mata Teheran,” ujar diplomat berusia 60 tahun tersebut.

Dino juga menilai skema mediasi menjadi makin tidak realistis karena kecil kemungkinan Presiden AS atau Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bersedia datang ke Teheran. 

Di sisi lain, upaya mediasi menuntut pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menurut Dino secara politik, diplomatik, dan logistik hampir mustahil dilakukan oleh Presiden Indonesia.

“Bahkan secara politik dalam negeri, itu bisa menjadi bunuh diri politik,” kata Dino.

Tak hanya mengkritik wacana mediasi, Dino mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas dan lugas terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Ia menilai langkah militer tersebut bertentangan dengan prinsip perdamaian dan norma hukum internasional yang selama ini disuarakan Indonesia, termasuk dalam pidato Presiden Prabowo di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Indonesia tidak perlu memaksakan diri mencari peran juru damai yang tidak realistis. Yang lebih penting adalah menegaskan mana yang benar dan mana yang salah, apa pun risikonya,” ujarnya.

Menurut Dino, sikap tegas tidak berarti bermusuhan. Indonesia, kata dia, punya sejarah panjang berbeda pandangan dengan Amerika Serikat, termasuk dalam isu serangan ke Irak, hukum laut internasional, hingga dukungan terhadap keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB. Perbedaan sikap tersebut justru menegaskan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. (*)