KETIK, JAKARTA – Pemerintah Denmark dan Greenland menunjukkan sikap yang selaras dalam merespons meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat di Arktik. Mereka punya sikap yang sama yang bertentangan dengan ambisi Trump atas pulau terbesar di dunia dengan penduduk sekitar 50 ribu orang tersebut.
Kedua pihak secara terbuka menyampaikan bahwa pulau strategis di kawasan Arktik tersebut bukan untuk dijual dan tidak dapat dikuasai oleh negara mana pun.
Kesatuan sikap itu ditunjukkan sebelum digelarnya pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Amerika Serikat di Washington. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen secara konsisten menyampaikan pesan yang sama kepada publik internasional: kedaulatan Greenland tidak dapat ditawar.
“Greenland tidak untuk dijual,” kata Frederiksen dalam pernyataan publiknya, Kamis, 15 Januari 2026 waktu Copenhagen.
Baca Juga:
Greenland Sempat Memanas Karena Ambisi AS, Menlu Sugiono: Indonesia Pilih Netral dan Damai“Greenland adalah milik rakyat Greenland," tambahnya.
Nielsen menegaskan hal senada, menolak segala gagasan bahwa masa depan wilayahnya dapat ditentukan dari luar.
“Kami tidak ingin menjadi milik Amerika Serikat. Kami juga tidak ingin menjadi milik negara mana pun,” ujar Nielsen.
“Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.”
Baca Juga:
Denmark Kirim Tentara ke Nuuk, Krisis Greenland Kian MemanasPernyataan bersama ini muncul di tengah meningkatnya perhatian global terhadap Greenland, wilayah berpenduduk sekitar 56 ribu jiwa yang memiliki posisi strategis di Arktik dan kaya sumber daya mineral. Meski memiliki status otonomi luas, Greenland masih berada dalam Kerajaan Denmark, yang memegang kendali atas kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Sejak awal, Copenhagen dan Nuuk berupaya menampilkan front yang bersatu. Denmark menegaskan bahwa Greenland adalah bagian dari kerajaannya, sementara pemerintah Greenland menekankan hak menentukan nasib sendiri sebagai prinsip utama, bukan sebagai pintu masuk bagi pengambilalihan oleh kekuatan asing.
Sikap tegas ini disampaikan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengemukakan pandangannya bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis terhadap Greenland. Pernyataan Trump tersebut segera memicu kekhawatiran di Eropa, tetapi Denmark dan Greenland memilih untuk meresponsnya dengan narasi kedaulatan dan persatuan, bukan konfrontasi terbuka.
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyebut bahwa posisi negaranya jelas dan tidak berubah.
“Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark,” kata Rasmussen.
“Ini bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau dipindahkan kepemilikannya.”
Di saat yang sama, pemerintah Denmark mulai meningkatkan koordinasi dengan negara-negara Uni Eropa dan NATO sebagai langkah pencegahan diplomatik dan keamanan. Sejumlah media Eropa melaporkan adanya konsultasi intensif antarsekutu untuk memastikan bahwa isu Greenland tidak berkembang menjadi krisis yang mengganggu stabilitas kawasan Arktik.
Seorang pejabat Eropa menggambarkan situasi ini sebagai ujian bagi persatuan Barat.
“Kami tidak pernah membayangkan harus mempertahankan kedaulatan wilayah sekutu dari tekanan sekutu lainnya,” kata pejabat tersebut.
Bagi Greenland, posisi ini menjadi penegasan identitas politiknya di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global. Meski terbuka terhadap kerja sama internasional, pemerintah Greenland menekankan adanya batas yang jelas antara kemitraan dan pengambilalihan.
“Kami terbuka untuk kerja sama dengan Amerika Serikat,” ujar Nielsen.
“Tetapi kerja sama tidak sama dengan pengambilalihan.”
Respons awal Denmark dan Greenland ini menjadi fondasi penting sebelum krisis diplomatik berlanjut ke tahap berikutnya, yakni pertemuan langsung dengan pejabat Amerika Serikat di Washington pada pertengahan Januari 2026. Sikap satu visi yang ditunjukkan sejak awal menandai bahwa isu Greenland bukan sekadar soal strategi global, tetapi juga tentang kedaulatan dan hak menentukan masa depan sendiri.
