KETIK, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menempatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai mitra strategis dalam memperkuat pelaksanaan program pertanian di seluruh wilayah Indonesia.
HKTI disebut akan berperan lebih luas dalam membantu pengawasan hingga pendampingan kebijakan di lapangan.
Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyampaikan bahwa organisasi petani tersebut tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan pemerintah di tingkat bawah.
“HKTI kita posisikan sebagai partner strategis pemerintah. Bisa dari pusat sampai ke bawah untuk menjadi mata dan telinga pemerintah,” kata Sudaryono usai HUT HKTI ke-53 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin, 27 April 2026.
Ia menegaskan, HKTI juga diminta aktif melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian.
“Kalau ada yang keliru, irigasi tidak tepat, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian kok ditebus, orang disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan,” ujarnya.
Menurutnya, peran pengawasan juga mencakup berbagai program bantuan lainnya, termasuk distribusi benih, bibit, hingga pengelolaan program pangan.
“Kalau ada dapur-dapur MBG yang brengsek, ya kita laporkan, kita tutup. Kalau ada bantuan benih, bibit tidak sesuai, laporkan. Jadi HKTI menjadi intelnya pemerintah di level bawah,” tambahnya.
Selain fungsi pengawasan, HKTI juga dilibatkan dalam program peremajaan tebu nasional melalui bongkar ratoon untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri.
Program ini membutuhkan pendataan lahan yang akurat dan dukungan banyak pihak di lapangan.
Sudaryono menyebut, pendataan tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber informasi, melainkan perlu kolaborasi lintas sektor.
“Nah ini informasi bongkar ratoon, benih dan alsintan bukan hanya mengandalkan media sosial dan berita resmi, tapi juga jaringan penyuluh, dinas, termasuk HKTI kita ingin melibatkan di situ,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara Kementerian Pertanian, HKTI, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas menjadi kunci dalam mempercepat penyampaian program hingga ke petani.(*)
