Tragedi Bantargebang, KNPI DKI Jakarta Desak Evaluasi Total Pengelolaan Sampah

KETIK, JAKARTA – Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) TPST Bantargebang yang menewaskan tujuh orang memicu keprihatinan berbagai pihak. Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta, Husnul Jamil, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan sampah di ibu kota dan sekitarnya.

Menurut Husnul, peristiwa tragis tersebut menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama yang hanya berfokus pada kumpul, angkut, dan buang tanpa pengolahan yang memadai serta standar keamanan yang jelas.

“Tragedi ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan oleh masyarakat, hingga pengolahan dengan teknologi yang lebih modern dan aman,” kata Husnul kepada awak media, Jumat (13/3/2026).

Ia menilai persoalan sampah di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Karena itu, pemerintah diminta mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi, sekaligus memperkuat program Reduce, Reuse, Recycle (3R) agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, Husnul juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui skema tanggung jawab produsen terhadap produk dan kemasan yang mereka hasilkan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Keselamatan para pekerja, sopir truk pengangkut sampah, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pengolahan sampah harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola lingkungan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Husnul menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dalam tragedi tersebut. Ia berharap kejadian di TPST Bantargebang menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan serius agar bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (*)