.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dan memicu keluhan masyarakat akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas meminta PT PLN (Persero) segera menghentikan pemadaman bergilir dan menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik.
Permintaan tersebut disampaikan Bahlil setelah menerima laporan terkait pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang andal tanpa harus terus dibayangi pemadaman berulang.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 20 Juni 2026.
Bahlil menegaskan persoalan pemadaman merupakan tanggung jawab PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, langkah penanganan harus dilakukan secara cepat dan terukur agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” tegasnya.
Sudah Hubungi Dirut PLN
Untuk memastikan persoalan tersebut segera tertangani, Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN.
Dalam pembicaraan itu, ia meminta manajemen PLN segera melakukan mitigasi menyeluruh guna mencegah gangguan serupa kembali terjadi.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” ujarnya.
Menurut Bahlil, pemerintah telah memberikan arahan yang jelas. Kini tinggal bagaimana PLN merealisasikan langkah-langkah pemulihan di lapangan.
“Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya,” katanya.
Bantah Krisis Batu Bara
Di tengah berkembangnya isu mengenai pasokan batu bara pembangkit listrik, Bahlil memastikan pemadaman yang terjadi bukan disebabkan kekurangan batu bara.
Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN secara nasional telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang dalam negeri.
“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta ton. Dari jumlah itu, Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton,” jelasnya.
Karena itu, menurut Bahlil, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik menuju pembangkit.
“Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” tegasnya.
Perkuat Mitigasi
Pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memperkuat langkah mitigasi agar gangguan kelistrikan tidak kembali berulang.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat pemadaman listrik telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, mulai sektor rumah tangga, pendidikan, usaha kecil, hingga dunia kerja yang kini sangat bergantung pada pasokan listrik dan jaringan internet.(*)
