Mendes Yandri Libatkan APKASI Wujudkan Pemerataan Ekonomi Desa

KETIK, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Ia meyakini keterlibatan kepala daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi akan memperbesar peluang terwujudnya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin bekerja sama dengan seluruh Bupati se-Indonesia. Apa potensi, peluang yang bisa kita kerjasamakan. Kami siap melakukan kolaborasi bersama Bapak Ibu untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo ini," tegasnya saat menjadi narasumber dalam forum dialog bertema Memperkuat Peran Kabupaten dalam Optimalisasi Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal di Batam pada Selasa, 20 Januari 2026.

Mendes Yandri berharap setiap bupati dapat memetakan kondisi desa di wilayah masing-masing, terutama terkait potensi alam, sumber daya manusia, serta hasil bumi yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan pada pasar nasional, tetapi juga membuka peluang distribusi produk desa ke pasar internasional.

"Kita buat desa menjadi berdaya salah satunya melalui desa ekspor. Target kami bersama Kementerian Perdagangan ada 5.000 desa ekspor. Kopdes juga. Kopdes Merah Putih ini akan menjadi mesin ekonomi di desa. Pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan seperti Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Dalam forum tersebut, Mendes Yandri juga berdialog secara aktif dengan para bupati dari berbagai daerah. Sejumlah kepala daerah menyampaikan persoalan serta kondisi desa di wilayah masing-masing, yang kemudian direspons sesuai kewenangan dan kebijakan Kementerian Desa PDT.

Sebagaimana diketahui, wilayah desa mendominasi sebagian besar kawasan di Indonesia sehingga perlu diperkuat dari berbagai aspek. Apabila masyarakat desa dapat disejahterakan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, maka upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Desa PDT menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga kelompok masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung pengelolaan BUMDesa dan KDMP, tetapi juga menunjang keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Mendes Yandri menggagas 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia yang mencakup berbagai sektor strategis pembangunan desa, seperti revitalisasi BUMDesa dan pembentukan KDMP, pengembangan desa ekspor, swasembada pangan, hilirisasi produk unggulan desa, hingga peningkatan investasi desa melalui kemitraan nasional maupun investor luar negeri yang melibatkan langsung masyarakat desa. (*)