KETIK, JAKARTA – Ketua Yayasan Insan Keturunan Sagipoddin (IKSA) yang merupakan dzurriyah H. Hasan Gipo, Ketua Umum PBNU pertama, H. Abd. Wachid Zen, menilai pasangan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KHA Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum merupakan paket ideal hasil Muktamar ke-35 NU di Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 untuk mengawali Abad Kedua NU.
“Sebagai Ketua Yayasan IKSA (Insan Keturunan Sagipoddin), kami menilai Kiai Miftah dan Gus Kikin itu pasangan ideal untuk mewujudkan nilai-nilai organisasi yang diwariskan para muassis, termasuk H. Hasan Gipo (1869–1934),” katanya di Surabaya, Senin, 14 September 2026.
Zen yang juga Ketua II Pengurus Takmir Masjid Agung Sunan Ampel itu menjelaskan, Muktamar ke-35 NU merupakan muktamar pertama pada Abad Kedua NU (2026–2126). Karena itu, menurut dia, NU perlu menengok peran dan kiprahnya pada Abad Pertama sebagai pendiri bangsa agar pada Abad Kedua dapat menjadi penjaga peradaban bangsa.
Menurut dia, Kiai Miftah dan Gus Kikin merupakan pasangan ideal untuk mewujudkan satu niat, yakni khidmah atau fokus ngopeni (melayani) jamaah (masyarakat). Hal itu, menurutnya, sejalan dengan teladan H. Hasan Gipo sebagai petinggi PBNU yang berkhidmah kepada NU dan ulama, bukan mencari penghidupan di NU, apalagi dukungan agar dapat duduk di pemerintahan.
Bahkan, situs makam Hasan Gipo baru terlacak di sisi timur Masjid Ampel pada 2020–2021.
Nama lengkap Hasan Gipo adalah Hasan Basri. Ia lahir di Kampung Sawahan Ampel, Surabaya, pada 1869, tepatnya di kawasan Jalan Ampel Masjid. Secara silsilah, Hasan Gipo merupakan generasi keempat dari Bani Gipo, yakni H. Abdullah (ayah), H. Tarmidzi (kakek), dan Gipo atau H. Sagipoddin (buyut/leluhur). Dengan demikian, namanya adalah Hasan Basri bin Abdullah bin Tarmidzi bin Sagipoddin, yang kemudian dikenal sebagai Hasan Gipo.
“Gus Kikin itu mirip H. Hasan Gipo yang merupakan seorang saudagar kaya. Kekayaannya yang melimpah banyak digunakan untuk pergerakan dan NU. Hasan Gipo-lah yang mendanai Komite Hijaz ke Saudi Arabia untuk memperjuangkan paham bermadzhab dan Aswaja. Akhirnya, Komite Hijaz menjadi cikal bakal lahirnya NU dan KHA Wahab Hasbullah sebagai penggagas atau muassis NU pun merasa terbantu Hasan Gipo,” katanya.
Selain itu, Hasan Gipo yang berdarah Sunan Ampel juga mengurus badan hukum HBNO/PBNU.
“Tapi, sayang sekali, jasa perjuangannya di NU kurang diketahui karena fotonya jarang dipajang pada acara NU. Namun, khidmah beliau kepada NU perlu diteladani siapa pun di PBNU,” katanya.
Sementara itu, Kiai Miftachul Akhyar juga dinilai sebagai sosok Rais Aam yang mumpuni secara keilmuan. Ia juga dinilai sangat memprioritaskan sistem pendidikan di pesantren asuhannya, termasuk ketika bersamaan dengan agenda organisasi.
“Terpilihnya Gus Kikin masih relatif lancar, tapi terpilihnya Kiai Miftah masih diikuti isu yang kurang bagus di media sosial. Mungkin dari pihak yang kalah, tapi tuduhan di media sosial itu tanpa tabayyun atau klarifikasi. Kiai Miftah dianggap membangun pondok karena jabatan Rais Aam, padahal Kiai Miftah menjual tanah di desa untuk membangun pondok,” katanya.
Sebelumnya, Pengasuh Pesantren Darut Ta’lim an-Nawawi, Ampel, Surabaya, KH A. Mujab Muthohar (Gus Mujab), yang masih menantu keluarga Gipo, juga menyinggung sosok Hasan Gipo saat ceramah Maulid Nabi yang digelar bersamaan dengan Haul H. Hasan Gipo (1869–1934) di Langgar Gipo.
“Pelajaran penting Maulid adalah pentingnya memiliki keturunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti leluhur kita. Cara memiliki keturunan yang bermanfaat ada dua bekal, yakni ilmu, apa pun ilmu yang bermanfaat, dan akhlak, yaitu perilaku baik kepada sesama,” katanya. (*)
