KETIK, PAGAR ALAM – style="text-align:justify">Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan, yang memberikan kesempatan dan manfaat setara bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan gender maupun kondisi sosial. Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam Verifikasi Lapangan (Verlap) Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.
Kegiatan yang dipimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKBP3A) Kota Pagar Alam Sumsel ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah I Setdako Pagar Alam Sumsel.
Verifikasi dilaksanakan secara hybrid, dengan melibatkan Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
Wali Kota Pagar Alam Sumsel, H. Ludi Oliansyah, turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar upaya memenuhi indikator penilaian untuk memperoleh penghargaan, melainkan bagian mendasar dari strategi pembangunan daerah.
Menurut Kak Ludi, pembangunan yang inklusif dan responsif gender harus memastikan seluruh elemen masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas, memperoleh hak, kesempatan, dan manfaat yang setara.
“Melalui verifikasi lapangan ini, kami berharap masukan dari Tim Verifikator KemenPPPA dapat semakin memperkuat efektivitas program-program responsif gender di Kota Pagar Alam Sumsel,” ungkap Kak Ludi.
Ia juga menegaskan, komitmen tersebut harus diwujudkan secara berkelanjutan melalui kebijakan dan program pembangunan, yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Verifikasi lapangan ini bertujuan mendalami informasi sekaligus memvalidasi data pelaksanaan PUG secara objektif.
Sebab, penerapan pengarusutamaan gender tidak cukup hanya ditunjukkan melalui keberadaan kelembagaan, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan.
Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan, perspektif gender diharapkan menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah.
Senada dengan Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam Sumsel, Zaily Oktosab Fitri Abidin, dalam kesempatan tersebut memaparkan gambaran menyeluruh mengenai capaian indikator pembangunan gender serta penerapan penganggaran responsif gender di Kota Pagar Alam Sumsel.
Zaily menegaskan, Pemkot Pagar Alam Sumsel terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Melalui evaluasi dan verifikasi ini, Pemkot Pagar Alam Sumsel berharap pelaksanaan PUG semakin kuat, bukan hanya sebagai pemenuhan administrasi penilaian PPE 2026, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
