KETIK, MALANG – Akhir-akhir ini masyarakat sedang menggalang solidaritas berupa cancel culture untuk kalangan artis yang mendukung Prabowo Subianto. Fenomena tersebut dinilai menjadi alat perlawanan politik digital yang dilakukan oleh masyarakat.
Cancel culture semakin marak dilakukan khususnya usai Raffi Ahmad, RANS Entertainment hingga public figure lainnya yang hadir dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Kegiatan tersebut dinilai menciderai aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran selama 2 tahun berkuasa.
Menurut Pakar Komunikasi Publik UB, Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, selebriti, influencer maupun tokoh publik lainnya hidup dari perhatian dan kepercayaan masyarakat. Masuknya mereka dalam ranah politik membuat popularitas yang dimiliki tidak lagi netral.
"Mereka sedang membawa pengaruh, membentuk opini, dan dalam beberapa kasus ikut memberi legitimasi kepada kekuasaan. Karena itu, ketika seorang figur publik dinilai melukai hati rakyat, mengkhianati perjuangan publik, atau menunjukkan sikap politik yang gegabah, masyarakat berhak menarik dukungan," ujarnya, Senin, 3 November 2026.
Melalui cancel culture, masyarakat menunjukkan bahwa popularitas yang dimiliki tokoh publik tidak serta merta membuat mereka kebal dari kritik. Langkah tersebut juga sebagai peringatan bahwa dukungan yang diberikan oleh tokoh publik harus disertai dengan tanggung jawab moral dan politik.
"Gerakan ini mengingatkan para selebriti bahwa dukungan publik bukan sesuatu yang bisa dinikmati tanpa tanggung jawab moral dan politik. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra seorang selebriti, tetapi juga pesan politik yang dibawanya kepada publik," tegasnya.
Menurut Prof Pia, saat masyarakat menarik dukungan terhadap artis dan tokoh publik lainnya, terdapat 3 dampak yang dapat dirasakan, yakni dampak personal, ekonomi, dan juga politik. Dalam dampak personal, hilangnya kepercayaan publik dapat berpengaruh terhadap reputasi dan melemahnya kredibilitas.
Sedangkan pada dampak ekonomi, dapat memengaruhi endorsement, bisnis, kolaborasi hingga loyalitas audiens yang membuat terganggunya nilai ekonomi mereka. Pada dampak politik, apabila seorang selebriti memberi dukungan kepada penguasa atau tokoh politik tertentu, maka penolakan terhadapnya dapat ikut memengaruhi persepsi publik terhadap kekuasaan yang ia dukung.
"Artinya, cancel culture bukan hanya soal tidak suka pada figur tertentu. la bisa menjadi sinyal politik bahwa rakyat menolak upaya menggunakan popularitas untuk membungkus kekuasaan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Ketika figur publik dipakai untuk memperhalus wajah kekuasaan, rakyat berhak menunjukkan bahwa mereka tidak mudah dibungkam oleh pesona popularitas," tegasnya.
Namun sebelum menerapkan cancel culture, masyarakat harus memastikan beberapa hal. Mulai dari tindakan yang jelas dan terverifikasi, terdapat persoalan kepentingan publik, tujuan yang jelas, menjaga proporsionalitas, dan memiliki solidaritas sosial.
"Dalam demokrasi digital, rakyat punya banyak cara menyampaikan sikap politik, tanpa harus selalu turun ke jalan. Cancel culture adalah satu jalan menyampaikan ekspresi politik yang juga efektif. Namun, cancel culture harus digunakan secara kritis, berdasarkan fakta, dan bukan sekadar kemarahan," pungkasnya.(*)
