KETIK, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menduga sebagian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang diekspor Indonesia ke Singapura dijual kembali ke negara lain.
Bahlil meyakini tidak seluruh pasokan LNG dari Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik Singapura.
Sebagian pasokan tersebut diduga dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan atau trading, sebelum kembali diekspor ke negara lain.
“148 kargo itu setara dengan 1.480 MM. Itu yang kita kirim. Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading, untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Meski menyampaikan dugaan tersebut, Bahlil menegaskan pemerintah belum berencana memangkas ekspor LNG ke Singapura.
Keputusan mengenai ekspor akan mempertimbangkan kecukupan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, apabila pasokan nasional mencukupi, Indonesia tetap dapat mengekspor gas ke negara lain.
“Nanti kita lihat perkembangannya lah, ya. Kan kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, tapi kalau domestik kita sudah cukup, saya pikir kita harus juga mengirim ekspor ke negara lain,” terang Bahlil.
Selain LNG, Bahlil juga menjelaskan kebijakan pengurangan sebagian ekspor gas alam melalui pipa ke Singapura.
Ia menyebut total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tersebut mencapai sekitar 409,55 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Pasokan gas pipa itu berasal dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera.
Dari total volume tersebut, pengurangan yang dilakukan pemerintah mencapai sekitar 31 MMSCFD atau kurang lebih 8 persen.
Bahlil menegaskan pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam kontrak ekspor dengan Singapura.
Karena itu, menurut dia, kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan kontrak yang berlaku.
“Nah, sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada. Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampaui. Jadi nggak ada masalah, ya,” ujarnya.
Pemerintah akan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan gas domestik dalam menentukan kebijakan ekspor selanjutnya.
Bahlil menegaskan kepentingan energi nasional menjadi pertimbangan utama, sementara ekspor tetap dapat dilakukan selama pasokan dalam negeri mencukupi.(*)
