Klaim Berantas Korupsi, Xi Jinping Bebersih Jajaran Partai dan Militer China, 33 Pejabat Dipecat

KETIK, JAKARTA – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Partai Komunis China dan militer.

Sedikitnya 33 pejabat tinggi dilaporkan telah dipecat, jumlah terbanyak yang pernah tercatat dalam pembersihan internal tersebut.

Langkah itu diklaim sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi dan menghilangkan ancaman serius di tubuh partai maupun militer.

Seorang pejabat senior China yang tidak disebutkan namanya menyampaikan bahwa Beijing telah memberantas "bahaya tersembunyi yang serius" di kedua institusi tersebut.

Dikutip dari AFP, Sabtu, 30 Oktober 2026, konfirmasi pemecatan 33 pejabat disampaikan media pemerintah China setelah sidang pleno Komite Sentral selama empat hari berakhir pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Salah satu nama yang ikut dipecat adalah Zhang Youxia, mantan jenderal dengan pangkat tertinggi di militer China.

Sidang pleno tersebut mengadopsi keputusan mengenai "peningkatan tata kelola partai yang menyeluruh dan ketat".

Kantor berita Xinhua menyebut keputusan itu mencakup upaya pengurangan korupsi di kalangan kader partai.

Selain Zhang Youxia, pejabat lain yang dikonfirmasi dipecat dari Partai Komunis China adalah Ma Xingrui, mantan pejabat tinggi di wilayah Xinjiang.

Sebelumnya, Ma dilaporkan dicopot dari seluruh jabatannya menyusul sejumlah tuduhan korupsi, termasuk nepotisme, penyuapan, dan pembayaran untuk layanan seks.

Selama lebih dari satu dekade berkuasa, Xi Jinping memang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda pemerintahannya.

Ribuan pejabat telah dijerat dalam berbagai kasus, termasuk sejumlah tokoh berpengaruh di Komite Sentral dan petinggi militer.

Wakil Sekretaris Komite Sentral untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), Zhang Fuhai, dalam pernyataan pada Kamis, 29 Oktober 2026, mengatakan lembaganya telah menghilangkan ancaman serius di tubuh partai, negara, dan militer.

Dengan mengacu pada kepemimpinan Xi Jinping, Zhang menyebut upaya pemberantasan korupsi dilakukan demi menjaga kepentingan masyarakat China.

"Kami lebih memilih untuk menyinggung ribuan orang daripada mengecewakan 1,4 miliar penduduk," kata Zhang, merujuk pada jumlah penduduk China sekaligus mengutip slogan Partai Komunis.

Zhang juga menyampaikan bahwa lembaga inspeksi disiplin dan pengawasan China telah menjatuhkan sanksi kepada 7,9 juta orang sejak 2012.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi akan terus diperdalam, terutama di sektor yang memiliki pemusatan kekuasaan, pengelolaan dana besar, dan kekayaan sumber daya.

"Kami akan memprioritaskan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan keterkaitan antara masalah politik dan ekonomi, kolusi antara pemerintah dan dunia usaha, serta infiltrasi modal ke dalam ranah politik," ujarnya.

Ia menambahkan, penyelidikan juga akan menyasar bentuk-bentuk korupsi baru dan praktik korupsi tersembunyi, termasuk pelanggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat di tingkat akar rumput.

Meski pendukung pemerintah menyebut pemberantasan korupsi sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, sejumlah analis memiliki pandangan berbeda.

Mereka menilai langkah tersebut juga dapat membuka jalan bagi Xi Jinping untuk memperpanjang kekuasaannya dalam Kongres Partai yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua 2027.(*)