KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat komitmen pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal, tetapi juga melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal hasil penindakan sepanjang 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) TMP A Bandung di halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (3/11/2026).
Bupati Bandung KDS mengapresiasi kerja keras Satpol PP Kabupaten Bandung bersama jajaran penegak hukum yang telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, keberhasilan mengumpulkan hampir satu juta bungkus rokok ilegal tidak terlepas dari kesigapan petugas di lapangan.
"Saya memberikan apresiasi kepada Satpol PP beserta jajaran yang sudah melakukan penindakan dan persiapan pemusnahan rokok ilegal ini. Hampir 1 juta bungkus terkumpul berkat kesigapan petugas yang bahkan harus bermalam dan tidur di lapangan," ujar KDS.
Ia menegaskan, pemberantasan barang ilegal harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola penegakan peraturan daerah. KDS mendorong Satpol PP untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan aturan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
KDS juga membuka ruang penguatan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam penataan estetika daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penertiban reklame di sepanjang jalan provinsi agar wajah kawasan Kabupaten Bandung semakin tertata.
Sementara itu, Kepala Bea Cukai Bandung Sutikno menjelaskan, barang kena cukai hasil tembakau yang dimusnahkan secara simbolis mencapai 1.190.000 batang. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1,774 miliar, dengan potensi kerugian atau penerimaan negara yang tidak diperoleh sebesar sekitar Rp891 juta.
Menurut Sutikno, pemusnahan tersebut merupakan hasil sinergi penindakan dan pengawasan selama 2026. Proses pemusnahan secara keseluruhan selanjutnya dilakukan menggunakan fasilitas insinerator ramah lingkungan di PT Jasa Medivest, Dawuan, Kabupaten Karawang.
Ia menilai pemberantasan rokok ilegal penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi pelaku industri yang menjalankan usaha sesuai ketentuan. Terlebih, target penerimaan cukai Jawa Barat mencapai Rp30 triliun, dengan sekitar Rp29 triliun berasal dari cukai hasil tembakau. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai Rp27,5 triliun.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Uwais Qorni menambahkan, pemberantasan BKC ilegal dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas anggota melalui bimbingan teknis, kolaborasi antarinstansi, penindakan di lapangan, hingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun mengedarkan barang kena cukai ilegal.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum, pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Bandung diharapkan semakin efektif. Selain menjaga penerimaan negara, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan persaingan usaha yang adil dan lingkungan perdagangan yang sehat.(*)
