Warga Obi Protes Jadwal Pemadaman PLN Tak Sesuai, Suarakan Keadilan Energi Nasional

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Media sosial diwarnai gelombang keluhan warga Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Dari Facebook hingga grup WhatsApp, masyarakat ramai meluapkan kekesalan mereka terhadap pemadaman listrik bergilir yang dinilai sudah di luar batas kewajaran dan tak sesuai dengan jadwal resmi dari PLN ULP Laiwui.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) UP3 Ternate melalui ULP Laiwui telah mengumumkan rencana pemadaman bergilir untuk Oktober hingga November 2025.

Dalam pengumuman itu, PLN menjelaskan bahwa pemadaman dilakukan akibat gangguan pada salah satu mesin pembangkit, sehingga daya mampu untuk beban puncak malam hari berkurang. PLN berjanji akan melakukan perbaikan mesin hingga kondisi kembali normal.

Info jadwal pemadaman lampu bergilir di Obi (foto Riman/ketik.com)

Namun, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Warga Obi mengaku pemadaman listrik terjadi di luar jadwal dan sering berlangsung lebih lama dari yang diumumkan.

“Pemadaman bisa sampai berjam-jam, bahkan kadang dua kali dalam sehari. Jadwal yang PLN umumkan itu seperti tidak berlaku di Obi,” ujar Surahman La Dam, salah satu tokoh masyarakat setempat Rabu 29 Oktober 2025.

Ia menilai, kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan mencerminkan ketimpangan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam besar seperti Obi.

“Kami di Obi ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah. Potensi sumber daya alam kami luar biasa, hasil bumi, laut, dan tambang diambil untuk kepentingan nasional tapi kehidupan masyarakat justru gelap karena listrik bergilir,” tegas Surahman.

Menurutnya, situasi yang dialami warga Obi sama sekali tidak sebanding dengan kekayaan alam yang diambil dari wilayah tersebut.

“Masa Obi yang statusnya Kawasan Strategis Nasional masih hidup dengan sistem listrik bergilir? Ini bukan mati lampu satu dua hari, tapi hampir sebulan,” tambahnya.

Bagi warga Obi, pemadaman listrik berkepanjangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan simbol ketidakadilan energi. Mereka menilai negara belum sepenuhnya hadir untuk memastikan pemerataan pelayanan listrik di seluruh wilayah.

“Yang kami tuntut bukan kemewahan, tapi keadilan energi. Karena terang bukan sekadar lampu menyala, tapi tanda bahwa negara benar-benar hadir di tengah rakyatnya,” pungkas Surahman.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PLN ULP Laiwui belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat yang merasa jadwal pemadaman tidak sesuai dengan pengumuman.