KETIK, HALMAHERA SELATAN – Di tengah bayang-bayang gejolak ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memilih bergerak lebih cepat menjaga stabilitas harga di daerah. Pengawasan pasar, operasi pasar murah, hingga koordinasi jalur distribusi diperkuat agar tekanan inflasi tidak langsung memukul daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara, yang berlangsung di Ballroom Gamalama Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat, 8 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila. Forum ini juga dihadiri 10 kepala daerah dan wali kota, serta sejumlah kepala dinas, badan, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Wabup mengatakan, dinamika geopolitik global tetap perlu diwaspadai meski belum secara langsung memicu kenaikan harga bahan bakar. Menurutnya, isu dan ekspektasi pasar kadang dapat memengaruhi harga barang di tingkat lokal.
“Kita wajib mengingat bahwa perkembangan geopolitik, walaupun belum terjadi kenaikan bahan bakar, terkadang isu saja bisa menimbulkan kenaikan harga. Karena itu, operasi pasar dan koordinasi harus terus diintensifkan,” ujar Wabup.
Ia menegaskan, TPID Halmahera Selatan perlu terus melakukan peninjauan di pasar dan titik-titik distribusi yang dianggap rawan. Langkah itu penting untuk menjaga stabilitas harga, menekan tekanan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat.
Menurut Wabup, pengawasan harga tidak cukup hanya dilakukan di pasar. Pemerintah daerah juga perlu membangun koordinasi dengan pihak lain, seperti Kementerian Perhubungan, KPLP, syahbandar, hingga pemilik jasa transportasi laut.
Koordinasi itu dinilai penting karena Halmahera Selatan merupakan daerah kepulauan. Struktur biaya distribusi barang sangat dipengaruhi oleh kelancaran transportasi laut, ongkos angkut, ketersediaan pasokan, serta rantai logistik dari luar daerah.
“Ini penting terus dilakukan bersama TPID Halmahera Selatan. Peninjauan harus dilakukan di pasar maupun di tempat-tempat khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga, termasuk dengan pihak syahbandar dan pemilik jasa transportasi laut,” kata Wabub.
Wabup juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mulai memperkuat agenda HLM TPID secara berkala. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk membaca kondisi ekonomi daerah secara lebih terukur.
Ia menargetkan, HLM TPID di Halmahera Selatan dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun atau setiap semester. Semester pertama telah dilakukan, sementara semester kedua direncanakan berlangsung pada akhir tahun.
“Gerakan yang kami lakukan adalah HLM seperti hari ini. Di Halmahera Selatan, kami targetkan bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu semester pertama dan semester kedua,” ujar Wabup.
Selain HLM, Pemkab Halmahera Selatan juga telah menjalankan gerakan pasar murah sebanyak dua kali pada tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Wabup menyebutkan, tahun ini pemerintah daerah menargetkan lima kali pelaksanaan pasar murah. Anggaran untuk kegiatan tersebut telah dialokasikan dan tinggal dijalankan sesuai momentum kebutuhan masyarakat.
“Untuk tahun 2026, gerakan pasar murah ditargetkan lima kali. Dua kali sudah dilakukan, yaitu menjelang Ramadan dan menjelang Idulfitri,” katanya.
Ia menambahkan, pasar murah berikutnya akan digelar menjelang Iduladha. Setelah itu, kegiatan serupa juga disiapkan pada momentum 17 Agustus, serta menjelang Natal dan Tahun Baru di akhir tahun.
Menurut Wabup, pola intervensi seperti ini perlu dilakukan secara konsisten. Pemerintah daerah harus hadir sebelum harga bergerak terlalu tinggi, terutama pada momen ketika permintaan masyarakat biasanya meningkat.
