KETIK, BLITAR – Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Blitar kembali turun ke jalan, Kamis 7 Mei 2026. Setelah menggelar aksi di depan DPRD Kabupaten Blitar, massa melanjutkan long march menuju Kantor KONI Kabupaten Blitar sambil membawa tuntutan penyelesaian konflik yang mereka sebut telah berlangsung hampir satu dekade.
Dengan atribut serba hitam, massa memenuhi depan halaman kantor KONI. Mereka mendesak adanya langkah konkret dari IPSI, KONI, DPRD hingga aparat penegak hukum terkait polemik penggunaan nama PSHT oleh pihak yang mereka nilai tidak memiliki legalitas resmi.
Suasana audiensi berlangsung tegang namun tetap terkendali. Dalam forum tersebut, perwakilan PSHT menyuarakan keresahan yang selama ini dirasakan para anggota hingga atlet binaan mereka.
“Kami sudah terlalu lama mengalami tekanan. Persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujar salah satu pengurus PSHT saat audiensi berlangsung.
Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono atau Bagas, menilai konflik internal yang berlarut telah berdampak besar terhadap pembinaan atlet pencak silat di Kabupaten Blitar.
Menurutnya, banyak atlet potensial justru gagal mendapat akses pembinaan resmi karena rekomendasi organisasi berada di pihak lain.
“Akibatnya banyak atlet kami justru dibina daerah lain, bahkan ada yang keluar Jawa Timur. Padahal atlet asli Kabupaten Blitar sangat banyak dan potensial,” kata Bagas.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat atlet-atlet PSHT kesulitan tampil membawa nama Kabupaten Blitar dalam berbagai ajang resmi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
“Karena posisi di IPSI bukan kami, atlet-atlet kami banyak yang tidak bisa masuk pembinaan. Bahkan ada yang akhirnya diambil pihak lain,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta dilakukan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) IPSI Kabupaten Blitar. Bahkan, opsi pembekuan kepengurusan disebut layak dipertimbangkan apabila konflik tidak segera menemukan titik temu.
Bagas menegaskan pihaknya memberi tenggat waktu satu bulan bagi seluruh pihak terkait untuk menunjukkan langkah nyata penyelesaian.
“Kami beri waktu maksimal satu bulan. Kalau tidak ada realisasi, massa yang datang berikutnya bisa sepuluh kali lebih besar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian peserta audiensi. Sebab, potensi membesarnya gelombang massa dikhawatirkan dapat memicu ketegangan baru antarperguruan silat di Kabupaten Blitar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar periode 2025–2029, Fatatoh Hironi Ulya, menegaskan KONI tidak memiliki kewenangan untuk masuk langsung dalam konflik internal IPSI.
Meski demikian, KONI memastikan akan memfasilitasi komunikasi dengan IPSI Jawa Timur sebagai tindak lanjut hasil audiensi.
“KONI tidak bisa serta-merta masuk tanpa mekanisme organisasi. Tetapi kami siap memfasilitasi dan segera berkirim surat ke IPSI Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Blitar bersama unsur Forkopimda disebut siap membuka ruang mediasi agar konflik tidak terus berkepanjangan dan mengganggu pembinaan olahraga daerah.
Hasil audiensi juga dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan massa PSHT.
Kini publik menanti apakah koordinasi antara KONI, IPSI, DPRD dan aparat keamanan mampu meredam polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun itu. Di tengah bara yang masih tersisa, Kabupaten Blitar sedang berdiri di persimpangan antara rekonsiliasi atau gelombang konflik yang lebih besar.
