KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kembali persatuan di tengah hubungan sosial yang dinilai semakin rentan akibat perubahan zaman dan dinamika politik.
Ajakan tersebut disampaikan Helmi saat menghadiri Ibadah Perdana sekaligus Pelantikan Pengurus Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Jumat, 31 Juli 2026.
Di hadapan para pendeta dan tamu undangan, Helmi mengawali sambutannya dengan menyoroti relasi antarmanusia yang belakangan dinilainya semakin rapuh. Perubahan sosial yang berlangsung cepat, menurutnya, tidak selalu menghadirkan kedekatan sosial yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu, kemajuan justru dapat menciptakan jarak baru yang perlu direspons dengan kesadaran kolektif.
“Di satu sisi, hubungan sosial kita ini makin rentan. Ini paradoks akibat tantangan zaman. Apakah ini takdir Tuhan? Kondisi ini menjadi tantangan untuk kita sikapi bersama-sama tanpa batas,” kata Helmi.
Persoalan tersebut, lanjutnya, semakin terasa nyata setelah masyarakat melewati kontestasi politik.
“Apalagi jika menjelang atau sesudah hajatan politik, sekat-sekat sosial pasti masih terbentuk. Inilah kondisi yang terjadi di mana-mana, terlebih di Halmahera Selatan yang sangat majemuk,” ujarnya.
Helmi menegaskan bahwa sisa perbedaan pilihan politik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi jurang sosial. Pemulihan kebersamaan, menurutnya, harus dimulai dari tingkat akar rumput agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak oleh perpecahan maupun ketegangan politik.
“Bagaimana kemudian merajut dan membenahi itu agar masyarakat paling bawah, akar rumput, tidak merasa dirugikan dengan kondisi yang ada. Ini tugas besar kita semua untuk menghadapi itu,” tuturnya.
Dalam konteks tersebut, keberadaan organisasi keagamaan dinilai memiliki peran strategis.
“Pemerintah daerah menyadari bahwa kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti API ini memberikan kontribusi besar dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,” jelas Helmi.
Ia berharap hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Kemitraan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk gagasan, pelayanan, serta program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Sepanjang kita bisa membangun kerja sama dan kolaborasi, dengan kewenangan yang dimiliki, kita dapat mewujudkan Halmahera Selatan yang sejahtera ke depan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar,” katanya.
Helmi kemudian menyinggung praktik demokrasi di Indonesia.
“Sebagai politisi, saya memahami konteks demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai literatur mengenai otoritarianisme Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini, kita kerap berada dalam bayang-bayang inkonsistensi. Saya mempelajarinya secara mendalam,” ungkapnya.
Menurut Helmi, demokrasi tidak semata diukur dari pelaksanaan pemilu atau pergantian kepemimpinan. Esensi utamanya terletak pada kemampuan negara dan pemerintah dalam memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh perlakuan yang adil, terutama di wilayah dengan keberagaman tinggi seperti Halmahera Selatan.
“Salah satu asas demokrasi adalah keadilan. Dalam entitas yang multidimensi dengan beragam agama di Halmahera Selatan, rasa keadilan itulah yang harus kita wujudkan,” tegasnya.
Namun, penerapan prinsip tersebut, kata Helmi, bukanlah hal yang sederhana.
“Ini merupakan tugas paling berat pemerintah untuk mengondisikan semuanya. Apakah keadilan dengan proporsionalitasnya, atau keadilan tanpa batas?” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Helmi menekankan bahwa kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur dan kebijakan tetap penting, namun tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan kemauan untuk mengembangkan gagasan sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.
“Di antara kita semua, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Bagaimana menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemauan dan pengetahuan, kemudian didukung oleh pemerintah daerah untuk melahirkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkas Helmi.
