KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar Selasa 20 Januari 2026 di Ruang Rapat Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Selatan ini menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Forum tersebut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, para asisten, staf ahli, seluruh pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, camat se-Halmahera Selatan, hingga unsur media dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Helmi menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan secara partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi perencanaan pembangunan daerah.
Baca Juga:
Raker Perdana PWI Halsel Tegaskan Satu Arah: Solid, Etis, Profesional“Forum konsultasi publik ini merupakan bagian terpenting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Masukan dan saran sangat diperlukan agar Ranwal RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujar Helmi.
Saat Kegiatan berlangsung (Foto: Mursal/Ketik.com)
Ia menjelaskan, RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah.”
Menurut Helmi, pemerintah daerah telah menetapkan tema RKPD 2027 yakni “Memperkuat Transformasi Pelayanan Publik yang Berdaya Saing dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah.” Tema tersebut akan menjadi landasan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Baca Juga:
KNPI Halsel: Polemik Lahan Soligi Sudah Tuntas“RKPD 2027 harus lebih adaptif dan integratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan daerah secara cepat, tepat, dan strategis,” tegasnya.
Ia menambahkan, Ranwal RKPD 2027 menitikberatkan pada penyelesaian isu-isu strategis nasional, pencapaian indikator makro pembangunan, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta penguatan program prioritas kepala daerah berbasis agromaritim.
Helmi juga mengingatkan adanya tantangan besar pada 2026 dan seterusnya, khususnya terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif.
“Daerah harus mampu melaksanakan program sesuai skala prioritas dengan anggaran yang ada, sekaligus berinovasi dan aktif mencari alternatif pendanaan lain untuk mendukung pembangunan,” katanya.
Melalui forum ini, Helmi berharap lahir rekomendasi, kritik, dan saran konstruktif yang dapat menyempurnakan Ranwal RKPD sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
“Saya berharap penyelenggaraan pembangunan tahun 2027 akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang ada,” pungkasnya.
