KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) melalui DPMPTSP mulai menyiapkan pembentukan Mal Pelayanan Publik atau MPP. Program ini dirancang untuk menyatukan berbagai layanan publik dalam satu tempat agar masyarakat lebih mudah mengurus kebutuhan administrasi.
Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pembentukan MPP Kabupaten Halsel. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati, Senin 4 Mei 2026.
Rapat dibuka langsung oleh Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin. Dalam kegiatan tersebut, Helmi juga menyampaikan sambutan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Halsel Abdillah Kamarullah, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, serta undangan lainnya. Rapat kemudian diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Helmi, Pemkab Halsel menegaskan pelayanan publik adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, pelayanan harus terus diperbaiki agar lebih cepat, terbuka, tertib, dan mudah diakses.
“Pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Helmi saat membacakan sambutan Bupati Bassam.
Nasyir J. Koda Saat memaparkan perencanaan MPP dalam Rapat (Foto: Mursal/Ketik.com)
MPP disebut menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik di Halsel. Melalui MPP, sejumlah layanan yang selama ini berada di tempat berbeda akan diarahkan masuk dalam satu sistem pelayanan terpadu.
“Mal Pelayanan Publik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Helmi.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Halmahera Selatan, Nasyir J. Koda, saat diwawancarai Ketik.com mengatakan DPMPTSP akan menjadi pengelola utama MPP. Menurutnya, konsep MPP bukan hanya memindahkan layanan ke satu gedung, tetapi menata ulang cara pemerintah melayani masyarakat.
“MPP ini prinsipnya integrasi layanan. Berbagai layanan dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, perizinan, kependudukan, perpajakan, sampai layanan kepolisian bisa terhubung dalam satu tempat,” kata Nasyir.
Nasir menjelaskan, layanan perizinan berusaha juga akan menjadi bagian penting dalam MPP. Pelaku usaha dan investor nantinya dapat memperoleh layanan pendampingan melalui sistem OSS RBA, termasuk pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM.
“Untuk pelaku usaha dan investor, MPP ini akan mempermudah proses perizinan. Mereka bisa mendapat pendampingan, termasuk pelaporan LKPM, sehingga prosesnya lebih jelas dan terarah,” ujarnya.
Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dan Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah saat menandatangani Komitmen (Foto: Mursal/Ketik.com)
Menurut Nasir, MPP juga disiapkan untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat. Karena itu, DPM-PTSP mendorong penerapan prinsip ASRI, yakni aman, sehat, rapi, dan indah, dalam lingkungan pelayanan.
Selain layanan tatap muka, Pemkab Halsel juga akan mendorong pemanfaatan layanan digital. Integrasi layanan fisik dan digital dinilai penting agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, mengakses layanan, serta menyampaikan pengaduan.
“Pelayanan tidak cukup hanya cepat. Tempatnya juga harus nyaman, aman, rapi, dan mudah dipahami masyarakat. Karena itu, konsep ASRI dan layanan digital menjadi bagian penting dalam MPP,” tutur Nasyir.
Nasir menambahkan, MPP juga akan berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi layanan publik. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya datang untuk mengurus dokumen, tetapi juga dapat memperoleh penjelasan tentang prosedur layanan secara lebih terbuka.
Secara sederhana Nasir berharap, MPP dapat memotong jarak antara masyarakat dan layanan Pemerintah. Warga tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus dokumen tertentu. Semua diarahkan agar lebih ringkas, tertib, dan transparan.
Nasir juga menyebut, Pembentukan MPP juga sejalan dengan arah pembangunan Pemkab Halsel melalui misi “Transformasi Senyum Produktif Sejahtera”, yang diharapkan ikut mendukung pelayanan publik, kemudahan berusaha, dan peningkatan daya saing daerah.
Rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen ini menjadi langkah awal Pemkab Halsel untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.
"Tentu kami berharap MPP dapat menjadi pintu baru pelayanan yang cepat, nyaman, dan mudah dipahami warga," tutup Nasyir.
