KETIK, HALMAHERA SELATAN – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) membuka babak baru penguatan inklusi keuangan. Rapat perdana periode ini digelar di Ruang Rapat Bappelitbangda Halsel, Jumat 27 Februari 2026, sekaligus menjadi pertemuan pertama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara.
Momentum tersebut menandai pergeseran koordinasi yang sebelumnya terpusat di Manado, kini lebih dekat secara geografis dan substantif. Pemerintah daerah menilai, kedekatan itu akan mempercepat sinkronisasi program dan memudahkan pemetaan persoalan riil di lapangan.
Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyebut pertemuan ini sebagai fondasi awal yang menentukan arah kerja TPAKD ke depan.
“Ini pertama kali kita rapat TPAKD di periode ini, dan juga pertama kali bersama OJK Maluku Utara. Dengan ruang lingkup yang lebih dekat, saya optimistis pendekatan dan percepatan akses keuangan akan lebih efektif,” ujarnya.
Baca Juga:
Raker Perdana PWI Halsel Tegaskan Satu Arah: Solid, Etis, ProfesionalBassam juga menyampaikan permohonan maaf atas belum optimalnya dukungan anggaran bagi TPAKD. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) memaksa Pemerintah melakukan penyesuaian prioritas belanja. Meski demikian, ia memastikan penguatan akses keuangan tetap menjadi perhatian strategis.
Menurutnya, dampak program TPAKD tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki efek berantai terhadap penguatan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan sektor produktif berbasis agromaritim.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga perbankan, kata Bassam, menjadi kunci memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan.
“Program seperti budaya menabung, literasi keuangan, dan pemanfaatan KUR harus dimatangkan. Target 50 nasabah terlalu kecil, kita harus lebih progresif. Bank di Halsel banyak, peluangnya besar,” tegasnya.
Baca Juga:
KNPI Halsel: Polemik Lahan Soligi Sudah TuntasIa turut menyoroti masih terbatasnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rendahnya literasi keuangan dinilai menjadi tantangan mendasar yang harus segera dijawab dengan edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala OJK Maluku Utara, Mas Sukman, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat sinergi melalui pendampingan yang terukur dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, para staf ahli, pimpinan OPD, serta jajaran OJK Maluku Utara.
