KETIK, GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar Rembuk Akur Warga 2026 bertema "Perlindungan Sosial" di Koromi Cafe & Resto, Selasa, 10 November 2026. Forum tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan persoalan terkait bantuan sosial serta layanan kesehatan.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat Pemkab Gresik dan pimpinan DPRD Kabupaten Gresik. Mereka di antaranya Kepala Dinas Sosial Gresik dr. Ummi Khoiroh, Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin, anggota DPRD Muhammad Kurdi dan Ricke Mayumi, serta Camat Gresik Jalesvie Triyatmoko.
Kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif tersebut memungkinkan warga menyampaikan persoalan secara langsung kepada para pemangku kebijakan. Pemerintah daerah dan DPRD juga dapat mendengar sekaligus menelaah berbagai kebutuhan masyarakat sebagai bahan tindak lanjut.
Warga Keluhkan Penanganan ODGJ dan Biaya Pengobatan
Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Khusaini menyampaikan persoalan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ia menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan di Gresik karena pasien selama ini harus menjalani rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya.
Selain persoalan rujukan, Khusaini juga mempertanyakan biaya pengobatan jangka panjang yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan. Padahal, pasien dengan gangguan kesehatan mental membutuhkan penanganan konsisten dan konsumsi obat secara berkelanjutan.
Rembuk Akur Warga Bersama Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif di Cafe Koromi Gresik, Selasa, 10 November 2026 (Foto: Daniel Andayawan/Ketik.com)
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengakui bahwa daerahnya belum memiliki RSJ sendiri. Karena itu, Pemkab Gresik akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi penanganan pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang.
"Terkait pasien gangguan jiwa yang butuh pengobatan terus-menerus, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi terbaiknya. Di tahun 2027 mendatang, kita berencana memiliki panti jompo sendiri di Sidayu untuk penanganan lansia,” jelasnya.
Warga Pertanyakan Penggunaan KIS di Luar Daerah
Persoalan lain muncul dari seorang warga yang mengeluhkan keterbatasan penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Warga tersebut menyampaikan bahwa anaknya sedang menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren di wilayah Mojokerto, tetapi tidak dapat menggunakan KIS untuk memperoleh penanganan medis sementara di daerah tersebut karena kendala aturan layanan lintas kabupaten.
Menanggapi persoalan itu, Asluchul Alif menyarankan agar anak tersebut kembali ke Gresik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan setempat.
"Untuk sementara, anak dibawa pulang dulu ke Gresik agar bisa kita rawat dan ditangani langsung di faskes Gresik," ujarnya.
Sementara itu, warga bernama Yulin meminta kejelasan mengenai penjaminan BPJS Kesehatan untuk tindakan medis pengobatan keloid yang dialami anaknya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Asluchul menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki ketentuan mengenai jenis tindakan medis yang dapat dijamin. Tindakan yang masuk kategori estetika tidak termasuk dalam layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Anggota DPRD Kabupaten Gresik Ricke Mayumi mengapresiasi penyelenggaraan Rembuk Akur Warga. Menurutnya, forum dialog tersebut menjadi sarana penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
"Forum seperti Rembuk Akur ini sangat penting karena menjadi jembatan komunikasi yang inklusif antara warga dan pemerintah daerah. Persoalan perlindungan sosial dan layanan kesehatan sering kali membutuhkan penanganan cepat serta solusi yang tepat sasaran," ungkapnya.
Ricke menambahkan, berbagai aspirasi yang muncul dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pengawasan sekaligus pertimbangan DPRD dalam mengawal anggaran dan program pelayanan publik. Ia berharap pemerintah daerah semakin mengarahkan kebijakan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Melalui dialog terbuka ini, kita bisa melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, mulai dari jaminan kesehatan hingga fasilitas sosial lansia dan ODGJ. DPRD siap bersinergi mengawal agar rencana penambahan fasilitas sosial seperti panti jompo maupun penguatan faskes dapat terealisasi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Gresik," tegasnya.
Melalui Rembuk Akur Warga 2026, Pemkab Gresik bersama DPRD berupaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti setiap aspirasi warga melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik. (*)
