Respons Cepat Inflasi, Gubernur Koster Tekankan Sinergi Semua Pihak

KETIK, DENPASAR – Sinergi semua pihak menjadi kunci penting dalam merespons inflasi dengan cepat untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.

Demikian diungkapkan Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali Tahun 2025 yang digelar di Gedung Bank Indonesia, Denpasar, pada  Jumat 14 November 2025.

Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah Bali yang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, Forkopimda Bali, para Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala BPS Bali, serta seluruh anggota TPID se-Bali.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa kondisi inflasi Bali masih berada dalam kategori terkendali, namun tetap memerlukan langkah antisipatif dan kerja sama yang solid antar-instansi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Bali pada Oktober 2025 tercatat 2,61% (y-on-y) dengan inflasi 0,16% (m-to-m) dan 1,79% (y-to-date).

Inflasi tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 3,29%, sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,65%. Angka-angka ini menunjukkan perlunya perhatian serius, terutama untuk menjaga keseimbangan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif sesuai strategi 4K.

Gubernur Koster menegaskan bahwa peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis, serta naiknya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun, menjadi faktor pendorong inflasi yang perlu direspons cepat melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta pelaku usaha.

“Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.

Melalui HLM TPID 2025 ini, Gubernur Koster berharap seluruh pihak dapat memperkuat kerja sama dan merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran.  Kolaborasi TPID provinsi dengan kabupaten/kota juga diharapkan semakin solid dalam mengawal program pengendalian harga di lapangan.(*)