Ramai Isu Kas Daerah Kosong, Ini Jawaban Kabid Pajak BPKPAD Kota Cilegon

KETIK, CILEGON – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon 2024 ramai diberitakan tidak sesuai target alias tidak tercapai. Bahkan, ada yang sampai mengabarkan jika kas daerah benar-benar kosong sehingga berdampak terhadap operasional pemerintahan.

Namun, hal itu langsung dibantah Kepala Bidang (Kabid) Pajak Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Ahmad Furqon.

Ahmad Furqon mengakui, jika soal target PAD tidak tercapai memang benar, tapi bukan berarti kas daerah kosong.

"Dalam target pajak itu ada sejumlah indikator atau item yang menentukan PAD. Nah, semua item pajak semuanya sudah terealisasi. Cuma ada satu yang tidak terealisasi, yaitu pajak dari item BPHTB," terang Furqon kepada ketik.co.id di kantornya, Senin, 23 Desember 2024.

Furqon menjelaskan, semua pajak sudah terealisasi, cuma BPHTB saja. Apa itu BPHTB? BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual.

"Nah, di bagian BPHTB ini yang tidak terealisasi alias tidak tercapai," ujar Furqon.

Kata Furqon, mengapa tidak tercapai? Dikarenakan awalnya ada yang membeli lahan PT Krakatau Steel (KS) di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC). Namun, ketika waktunya sudah tiba, yang mau beli tidak jadi.

"Kalau tidak jadi beli, mau bagaimana? Namanya BPHTB itu kan dari situ. Kalau saja jadi tuh dibeli lahan PTKS, maka target PAD terlampaui. Karena dari potensi pajak BPHTB penjualan lahan KS itu pajak yang akan diperoleh sekitar Rp200-300 miliar. Tapi ternyata tidak jadi. Ya mau bagaimana lagi," ujar Furqon.

Lebih lanjut kata Furqon, terkait adanya isu kas daerah kosong juga tidak benar. "Bukannya kosong. PAD yang sudah ada dan sudah masuk ya kita kelola lah. Kita atur dengan benar. Jika ada pengajuan, mana dulu yang harus diterima dan dicairkan dan mana yang tidak," imbuh Furqon.

Kendati tetap ada isu defisit anggaran, Furqon berdalih jika memang itu sudah realitas di semua daerah. 

"Cilegon itu masih bersyukur. Coba daerah lain masih di Banten, cuma dapat PAD sekitar Rp200 miliar. Lah Cilegon, nilai Rp200 miliar itu cuma salah satu dari nilai pajak, bukan PAD. Jadi kita masih bersyukur," tandasnya. (*)