Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026, Enam Prioritas Jadi Perhatian

KETIK, CILACAP – Guna untuk mendapatkan saran dan masukan dari para stakeholder terkait arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026. Pemkab Cilacap, menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2026, Selasa (07/01/2025) di Aula Kantor BPKAD Cilacap.

Penjabat Bupati Cilacap, M Arief Irwanto menyampaikan, bahwa masih banyak hal yang perlu di perbaiki, seperti angka kemiskinan yang masih tinggi (10,68%), stunting (18,5%), dan tingkat pengangguran terbuka (7,83%).

"Kemudian pertumbuhan ekonomi tanpa migas (5,76), dengan migas (5,34%), Indeks resiko bencana (96,93%)," imbuhnya.

Arief menerangkan, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, pengendalian, dan pengawas serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

"Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat strategis dengan memastikan arah pembangunan Kabupaten Cilacap tetap sejalan dengan sinergi arah kebijakan nasional dan regional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, Ir. Sujito menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan tahun 2026 di arahkan pada enam prioritas.

Yakni kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, pemantapan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, tata kelola pemerintahan berbasis digital dan peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan.

"Saya berharap, agenda ini akan bisa menampung masukan yang berharga dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif. Seperti contoh tadi ada beberapa masukan, salah satunya kurangnya Puskesmas di wilayah Kecamatan Binangun, hal itu akan menjadi prioritas di tahun 2026 nanti," ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat menerangkan Konsultasi Publik dalam rangka pembuatan RKPD Tahun 2026, baru rancangan awal dan masih mentah, pembahasannya belum menyangkut defisit.

"Maka pemerintah membuka kepada publik untuk memberikan masukan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, bisa melalui reses, musren, melalui RT, RW, dan Kepala Desa," katanya.

Menurut Taufik, apa yang disampaikan akan dikaji lagi, menimbang anggaran terbatas sehingga belum tentu usulan yang di sampaikan bisa terbangun maka ada skala prioritas.

"Jika tahun ini belum terlaksana bisa tahun depan, atau tahun depannya lagi, ini uang rakyat, sebesar satu rupiahpun akan di gunakan untuk rakyat, jangan sia-siakan uang yang masuk untuk pajak, meskipun ide dan gagasan untuk masyarakat Cilacap bukan untuk wilayahnya namun dengan satu tujuan dan harapan menjadikan Cilacap semakin bercahaya," tandasnya.

Acara di hadiri oleh Pj Bupati Cilacap, M Arief Irwanto, Pj Sekda Cilacap Jarot Prasojo, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, di ikuti para kepala OPD Cilacap, Camat, Pimpinan BUMN/BUMD, Tokoh masyarakat, serta tamu undangan. (*)