KETIK, BREBES – Puluhan warga geruduk Balai Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Minggu, 1 Februari 2026. Mereka menuntut pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Karang Taruna setempat.
Kekecewaan warga memuncak setelah mencium dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari aktivitas pabrik di wilayah setempat. Tak tanggung-tanggung, indikasi penyelewengan dana mencapai miliaran rupiah.
Salah satu perwakilan warga, Kasim Bejo, mengungkapkan kekhawatiran serius terkait aliran dana dari operasional pabrik yang masuk ke kantong Karang Taruna. Parahnya, tidak tercatat secara resmi. Ia merinci, pendapatan dari subkontraktor "Bintang 5" diperkirakan mencapai Rp13 juta per bulan.
Tak hanya itu, sumber pendapatan lain berasal dari biaya pengiriman pemasok ke pabrik (semen, pasir, dan produk herbal) sebesar Rp100.000 per perjalanan. Jika diakumulasikan sejak awal operasional hingga tahun 2024, Kasim memperkirakan total dana yang tidak dipertanggungjawabkan mendekati Rp1 miliar lebih.
Baca Juga:
3.966 Warga Brebes Terdiagnosis Gangguan Jiwa, 33 Pasien Terpaksa Dipasung"Dampaknya sangat terasa, dana besar masuk tapi organisasi Karang Taruna sama sekali tidak aktif. Keterlibatan dalam kegiatan sosial nol persen, padahal pendanaan yang diterima sangat besar," tegas Kasim Bejo kepada awak media, Selasa, 3 Februari 2026.
Sebelumnya, warga telah berupaya melakukan mediasi. Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Karang Taruna, Kepala Desa, perwakilan Babinsa, serta tokoh masyarakat tersebut berakhir tanpa hasil yang memuaskan.
Pihak pengurus Karang Taruna dinilai gagal menunjukkan perencanaan keuangan yang tepat. Meski mengklaim memiliki dokumen perencanaan, mereka tidak mampu memberikan bukti fisik terkait pelaksanaan anggaran dan rincian distribusi dana kepada masyarakat.
"Harapan kami sederhana, tunjukkan dokumen perencanaan dan rincian penggunaan anggaran secara transparan. Ke mana uang itu dialokasikan?" lanjut Kasim.
Baca Juga:
Herkusnadi Nakhodai FPTI Brebes 2026-2030, Terpilih Aklamasi dalam MuscabKetidakjelasan dalam pertemuan tersebut membuat situasi mencapai titik kritis. Masyarakat merasa hanya diberi janji-janji manis tanpa bukti nyata. Warga memberikan peringatan keras, mereka akan kembali menuntut jawaban pasti dari manajemen organisasi pemuda pada Kamis mendatang.
Warga menegaskan tidak akan mundur hingga ada transparansi penuh dan akuntabilitas dari para pemimpin Karang Taruna terkait pengelolaan sumber daya komunitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan segelintir orang.
Pengurus Karang Taruna setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan warga hingga berita ini ditayangkan. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, pihak pengurus sempat menjanjikan pertemuan dengan media, namun kemudian dibatalkan secara sepihak.
Di sisi lain, Pemerintah Desa (Pemdes) setempat pasang badan terkait polemik laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. Pihak Pemdes menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya tepat.
Dustam, perwakilan Pemerintah Desa setempat, menyatakan bahwa laporan dari warga bersifat sepihak. Meski mengakui LPJ belum diterima, ia memastikan pihak Karang Taruna akan segera menyampaikannya.
"Itu kurang pas, laporan warga hanya sepihak, sementara laporan dari Karang Taruna memang belum diberikan. Namun, dalam waktu dekat mereka menyampaikan akan melaporkan pertanggungjawaban," ujar Dustam melalui sambungan telepon, Rabu, 4 Februari 2026.
Menanggapi kritik warga mengenai minimnya kegiatan, Dustam berkilah bahwa sejauh ini kegiatan tetap berjalan namun bersifat internal. Ia juga menjelaskan mekanisme pelaporan keuangan organisasi tersebut kepada desa.
Terkait laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa, menurut Dustam hal itu hanya ketika anggaran yang dikucurkan melalui anggaran Desa
Menanggapi persoalan di tingkat desa tersebut, Ketua Karang Taruna Kabupaten Brebes, Aji Jumantoro, meminta seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.
Walaupun tidak mengetahui detail konflik di desa yang dimaksud, Aji menekankan pentingnya transparansi sebagai bentuk profesionalisme organisasi.
"Karang Taruna Kabupaten tidak tahu persoalan itu. Namun, kami mengimbau kepada semua Karang Taruna di Brebes untuk mengelola anggaran dengan baik dan laporan yang transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban," tegas Aji. (*)
