KETIK, BONDOWOSO – Kabupaten Bondowoso pernah meraih predikat kabupaten sehat 2019 silam. Penghargaan itu bernama Swasti Saba kategori wiwerda dari Kementerian Kesehatan RI.
Oleh sebab itu, saat ini Pemkab kembali berupaya berupaya meningkatkan peringkat dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Proses pengajuan masih dalam tahap penyusunan bukti pendukung, verifikasi dokumen, dan selanjutnya akan berlanjut pada verifikasi faktual.
Jika pengajuan tersebut dinyatakan memenuhi kualifikasi, maka berbagai daya dukung lainnya harus segera dimantapkan.
Baca Juga:
Cegah Kebocoran Setoran Pajak, Bondowoso Terapkan e-SPPT untuk Pembayaran PBBBupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa pencapaian predikat KKS tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak.
Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, lembaga terkait, hingga peran aktif masyarakat, harus bersinergi.
“Kami berharap ini bisa menjadi pemandu sekaligus stimulan kita dalam bekerja, bagaimana konsep dan regulasi sehat benar-benar menjadi budaya hidup di masyarakat,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, kesehatan bukan sekadar program, melainkan harus naik menjadi peradaban. Upaya ini membutuhkan kerja sama lintas sektor yang berkesinambungan.
Baca Juga:
Banjir Wonoboyo Jadi Alarm, Pemkab Bondowoso Bangun Sistem Penanganan Bencana Terintegrasi“Stakeholder yang lain harus saling berperan, karena tujuan akhirnya kesehatan harus menjadi pilar dalam visi-misi kami saat ini,” tambahnya.
Bupati menekankan, capaian indikator-indikator kesehatan akan menjadi tolok ukur dalam proses penilaian.
Salah satunya adalah persoalan jambanisasi. Pihaknya terus mendorong agar masyarakat tidak lagi menggunakan sungai sebagai sarana mandi, cuci, maupun kakus.
“Ini contoh indikator yang sangat konkret, berapa persen masyarakat masih menggunakan sungai sebagai sarana MCK akan ikut menentukan,” pungkas Abdul Hamid Wahid. (*)
