Belum Ada Tawaran dari PKB, PPP Tetap Siapkan Kiai Hasan Jadi Pendamping RA Hamid di Pilkada Bondowoso

KETIK, BONDOWOSO – Beberapa hari terakhir ramai pemberitaan DPC PKB Bondowoso sebagai partai pengusung KH. Abdul Hamid Wahid atau RA Hamid di Pilkada 2024 telah menyerahkan pemilihan calon wakil bupati yang akan mendampingi RA Hamid kepada PPP. 

Menanggapi ini, Wakil Ketua Dewan Pakar DPW PPP Jawa Timur Imam Thahir menjelaskan, secara formal, jika memang ada tawaran dari PKB, dengan konsep kebersamaan yang dibangun, PPP akan menyerahkan nama KH. Mohammad Hasan Abdul Muiz atau Kiai Hasan. 

“PPP menyiapkan kadernya yaitu KH Hasan,” terang Imam saat dikonfirmasi pada Jumat (12/7/2024) malam.

Namun begitu, kata pria yang pernah menjabat anggota DPRD Bondowoso itu, sejauh ini PKB sendiri belum secara formal meminta calon wakil bupati untuk RA Hamid dari PPP.

Karena itulah, ia menyebut terlalu dini untuk dianggap sebagai kepastian. Namun, sebagai bentuk responsif pihaknya tetap menyiapkan kadernya manakala itu terjadi.

Disinggung munculnya nama KH As'ad Yahya Syafi'i atau Ra As'ad, pimpinan Ponpes Nurul Huda, Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan yang disebut diajukan untuk jadi Cawabup yang akan mendampingi RA Hamid oleh tokoh agama, Imam menyebut bahwa sejauh ini PPP masih belum memproses itu.

Namun, ia tak menampik bahwa memang tokoh-tokoh agama besar memberikan nama Lora As’ad andaikan PKB berkenan mengajak PPP. Karena itulah, di PPP nama Lora As’ad ini belum terproses.

“Karena di PPP belum ada yang namanya, Ra As’ad itu mendaftar,” jelas Imam.

Disinggung perihal kabar rekonsiliasi, Imam Thahir menyampaikan sampai sekarang antara PKB-PPP tak ada proposal rekonsiliasi sebagai konsep. Jadi, rekonsiliasi ini merupakan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari harapan besar para tokoh.

“Jangankan bertemu, konsep mentahan (rekonsiliasi, red) saja belum,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahasa rekonsiliasi sendiri kurang pas disebut di negara demokrasi di Pilkada. Yang tepat di Pilkada yakni koalisi.

“Jadi selama pembicaraan koliasi tak ada, berarti non sense ada rekonsiliasi,” pungkasnya.(*)