Target Nol Kemiskinan Ekstrem 2026, Wabup Bondowoso “Alarm” Seluruh OPD

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memacu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menegaskan, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 hanya bisa dicapai melalui kerja bersama dan kolaborasi nyata seluruh perangkat daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup As’ad saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bondowoso yang dihadiri jajaran Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, Kepala BPS Bondowoso, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Wabup As’ad mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang telah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Bondowoso. Berdasarkan data, pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025 jumlah penduduk miskin berkurang 2,91 ribu jiwa, dari 99,62 ribu jiwa menjadi 96,71 ribu jiwa.

Penurunan tersebut juga tercermin dari persentase kemiskinan yang turun dari 12,60 persen menjadi 12,20 persen. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi dan komitmen bersama dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ke depan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, lanjut As’ad, menargetkan angka kemiskinan pada 2026 berada di kisaran 11,36 hingga 11,73 persen, dengan kemiskinan ekstrem ditekan hingga nol persen.

Berdasarkan data DTSEN per Desember 2025, masih terdapat 87.032 individu atau 39.419 keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem dari total penduduk 800.441 jiwa.

“Kondisi ini menuntut percepatan yang lebih terarah dan intervensi yang tepat sasaran,” tegasnya.

Wabup As’ad menekankan bahwa TKPKD tidak boleh bekerja sendiri-sendiri maupun terjebak ego sektoral. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat kolaborasi dan inovasi, terlebih dengan keterbatasan fiskal yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026.

"Bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat desa," imbuhnya, Selasa, 30 Desember 25. 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup As’ad juga mendorong peran aktif TKPK kecamatan untuk mendampingi desa, mengarahkan pemanfaatan dana desa agar lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kualitas verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mulai dari tahap perencanaan pendataan, menurutnya, harus dilakukan secara akurat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, berhak, dan tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat.

Wabup As’ad mengajak seluruh elemen yang tergabung dalam TKPKD untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi. Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan tanggung jawab bersama.

Ia juga secara resmi membuka Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Bondowoso, seraya berharap upaya kolektif yang dilakukan mampu mewujudkan masyarakat Bondowoso yang tangguh, unggul, dan berdaya saing global.(*)