Masyarakat Ijen dan PTPN Sepakati Arah Baru Pengelolaan Lahan

KETIK, BONDOWOSO – Harapan baru tengah tumbuh di lereng Ijen. Setelah melalui proses panjang, upaya membangun kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan kini mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mempertemukan PTPN I Regional 5 dengan perwakilan masyarakat Ijen, Senin, 20 Oktober 2025, di Mapolres Bondowoso.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., didampingi Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, SE, dan dihadiri oleh Forkopimda, anggota Komisi VI DPR RI, Sekretaris Daerah, Perhutani KPH Bondowoso, Forkopimcam Ijen, serta tokoh masyarakat dan petani dari berbagai desa di kawasan Ijen.

Bukan sekadar pertemuan formal, forum itu menjadi ruang dialog terbuka untuk mencari jalan terbaik dalam mengelola potensi lahan secara adil dan produktif. Di tengah suasana penuh keakraban, PTPN memaparkan skema kerja sama operasional (KSO) yang akan diterapkan di enam zona lahan Ijen.

Setelah kesepakatan di zona 1 berhasil berjalan dengan baik, kini fokus diarahkan pada penyelesaian di zona 2 hingga 6, agar seluruh kawasan bisa masuk dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan.

“Kita tidak ingin pembangunan hanya dinikmati sebagian pihak. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat Ijen mendapat manfaat nyata dari kerja sama ini. Prinsipnya, sinergi harus menghadirkan kesejahteraan, bukan ketimpangan,” tegas Bupati Hamid Wahid.

Menurutnya, langkah ini bukan sekadar penyelesaian konflik lahan, tetapi juga strategi besar memperkuat ekonomi rakyat. Melalui pola KSO, masyarakat memiliki ruang partisipasi aktif dalam pengelolaan lahan, sementara PTPN dan pemerintah daerah memastikan tata kelola berjalan profesional dan berkelanjutan.

Suara masyarakat pun mendapat tempat istimewa dalam forum ini. Beberapa perwakilan petani menyampaikan aspirasi mereka tentang keinginan ikut terlibat langsung dalam pengelolaan dan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka garap.

Rakor yang berlangsung kondusif itu menandai babak baru hubungan antara negara, BUMN, dan rakyat. Jika sebelumnya dialog sering terhambat oleh perbedaan pandangan, kini sinergi mulai terbentuk dengan semangat saling percaya.

Bupati Hamid menutup pertemuan dengan pesan optimistis:

“Ijen tidak boleh hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keberhasilannya menjadi contoh harmoni antara rakyat, pemerintah, dan dunia usaha.”

Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi model penyelesaian lahan berkeadilan di Bondowoso — di mana suara rakyat didengar, kepentingan nasional dijaga, dan pembangunan berjalan tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. (*)