Audit Awal BPK Ditutup, Bupati Abdul Hamid Wahid Genjot OPD Amankan Opini WTP

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai bersiap menghadapi tahapan audit lanjutan setelah tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Jawa Timur menuntaskan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penutupan pemeriksaan awal tersebut ditandai dengan exit meeting yang berlangsung di Pendopo Raden Bagus Asra, Jumat, 13 Maret 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, didampingi Wakil Bupati As'ad Yahya Safi'i, Sekretaris Daerah, para asisten, Inspektur Daerah, kepala perangkat daerah, serta Direktur RSUD dr. H. Koesnadi.

Dalam kesempatan tersebut, Pengendali Teknis tim audit BPK Perwakilan Jawa Timur, Abdul Kholik, menyampaikan bahwa pemeriksaan interim telah dilaksanakan secara intensif selama satu bulan, sejak 13 Februari hingga 13 Maret 2026.

Menurutnya, tahapan ini merupakan bagian awal dari proses pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan interim dilakukan untuk menelaah berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi potensi kekurangan sejak dini.

“Melalui pemeriksaan ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan dokumen sebelum memasuki tahap audit lanjutan atau detailed audit,” jelasnya.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Bupati Abdul Hamid Wahid meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menuntaskan laporan keuangan unaudited Tahun Anggaran 2025.

Ia menegaskan bahwa kedisiplinan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian kepada BPK sangat penting, tentunya tetap harus sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.

Bupati juga menilai proses audit ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem administrasi keuangan agar semakin tertib dan transparan.

“Kami ingin memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan profesional dan akuntabel. Target kami jelas, mempertahankan opini WTP dari BPK,” ujarnya.

Setelah tahapan pemeriksaan interim berakhir, Pemkab Bondowoso kini bersiap menghadapi audit final dari BPK. Pemerintah daerah optimistis upaya pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan akan mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Bondowoso juga menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sebagaimana capaian yang berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi pemerintah daerah, opini WTP tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.(*)