KETIK, BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat, 27 Maret 2026.
Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro, Jalan Veteran, dan dipimpin Ketua DPRD, Abdulloh Umar, didampingi jajaran wakil ketua. Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, hingga pimpinan BUMD.
Juru bicara DPRD, Mitro'atin, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan amanat undang-undang sekaligus bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis lintas sektor sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
Baca Juga:
Pansus IV DPRD Bojonegoro Bahas Dua Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Soroti Dampak GadgetDi sektor infrastruktur, DPRD menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun untuk menghindari keterlambatan proyek. Pengawasan terhadap kontraktor dan konsultan juga diminta diperketat guna mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, kerusakan jalan nasional yang kerap memicu kecelakaan menjadi perhatian serius. DPRD mendorong pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat agar penanganan dapat dipercepat.
Pada sektor permukiman dan sumber daya air, DPRD menyoroti perlunya sinkronisasi perencanaan agar proyek tidak menumpuk di akhir tahun dan dapat diselesaikan sebelum musim hujan.
Di bidang ketenagakerjaan, DPRD mencatat penurunan jumlah peserta pelatihan pada 2026. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya menekan angka pengangguran. DPRD pun mendorong penambahan anggaran pelatihan, peningkatan sertifikasi kompetensi, serta perbaikan basis data tenaga kerja.
Baca Juga:
DPRD Bojonegoro Kritik Data Bansos dan Layanan Kesehatan, Bupati Siap Tindak LanjutiSektor perdagangan dan UMKM juga menjadi perhatian. DPRD meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pameran, tetapi mulai memperluas pemasaran melalui platform digital. Penguatan koperasi dan pengaturan toko modern yang berkeadilan juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional. (*)
