KETIK, BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal. Ia menilai pemerintah perlu melakukan berbagai inovasi agar pendapatan daerah mampu menopang pembiayaan pembangunan secara lebih optimal.
Setyo menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro yang membahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat malam, 14 Agustus 2026.
Menurut Setyo, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui inovasi, pembenahan instrumen perpajakan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Ia menilai optimalisasi pendapatan daerah tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas fiskal agar memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi dan Teknologi Jadi Instrumen Peningkatan PAD
Setyo mendorong pemerintah daerah mencari berbagai sumber dan metode baru untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki instrumen perpajakan daerah agar potensi penerimaan dapat tergarap secara maksimal.
Menurutnya, peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola. Pemerintah tidak hanya perlu mengejar target penerimaan, tetapi juga memastikan proses pengelolaannya berlangsung transparan dan akuntabel.
Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan pendapatan benar-benar memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Belanja Daerah Harus Efektif dan Akuntabel
Selain meningkatkan pendapatan, Setyo menekankan pentingnya mengelola belanja daerah secara tepat.
Ia meminta setiap perangkat daerah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta mempertanggungjawabkannya secara transparan.
“Setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Setyo juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah perlu menggunakan hasil pemeriksaan tersebut untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola pemerintahan serta keuangan daerah.
Dengan pengelolaan pendapatan dan belanja yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mendukung berbagai program pembangunan.
PAD Jadi Bagian dari Arah APBD 2027
Dorongan meningkatkan PAD tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran Kabupaten Bojonegoro pada 2027. Pemerintah daerah ingin memperkuat kemampuan fiskal agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pada saat yang sama, DPRD Bojonegoro bersama Pemkab telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 melalui rapat paripurna. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum proses penyusunan APBD 2027 dilanjutkan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, optimalisasi PAD dan pengelolaan belanja daerah akan menjadi bagian penting dalam menerjemahkan kesepakatan KUA-PPAS tersebut ke dalam APBD 2027 yang efektif dan berpihak kepada masyarakat. (*)
