KETIK, BOJONEGORO – Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersama jajaran pemerintah kabupaten setempat mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum).
Regulasi yang ditargetkan disahkan pada Desember 2026 ini disusun untuk menekan kenakalan remaja sekaligus mempertegas mekanisme penertiban kegiatan usaha.
Ketua Pansus IV DPRD Bojonegoro, Ahmad Shofiyuddin, S.Pd., menyatakan penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan masyarakat dan temuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan.
Berdasarkan catatan petugas, ditemukan kasus pelajar membolos di warung kopi pada jam sekolah, hingga anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras (miras) dan menyewa kamar kos.
"Untuk menindaklanjuti temuan itu, kami menyusun Perda demi ketertiban serta pengamanan masyarakat," ujar politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Shofi tersebut usai menggelar diskusi terpumpun (Focus Group Discussion/FGD), Rabu (18/11/2026).
Gus Shofi menjelaskan, regulasi baru ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya sekaligus memperjelas batasan kewenangan Satpol PP dalam menangani persoalan sosial di lapangan.
Selain penindakan, pihaknya menekankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi ke masyarakat dan pengelola tempat hiburan.
Pembahasan Raperda ini turut melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral, meliputi Satpol PP, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mencakup bidang Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air.
"Harapannya, setelah Perda Trantibum ini disahkan bulan depan, masyarakat dan anak-anak bisa semakin tertib. Tidak ada lagi pelajar yang membolos atau berbuat kenakalan, sehingga aturan dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Gus Shofi.
Pada kesempatan terpisah usai rapat pembahasan bersama Pansus IV, Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laela Noor Aeny, S.E., M.M., memaparkan sejumlah catatan krusial yang ditambahkan ke dalam draf Raperda Trantibum.
Salah satunya adalah pengaturan sanksi penghentian sementara terhadap kegiatan atau tempat usaha yang melanggar ketentuan, seperti tempat karaoke maupun aktivitas pertambangan galian C yang perizinannya bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
"Sebenarnya untuk pembahasan Pansus hari ini ada beberapa catatan yang dimasukkan ke dalam raperda kami, yaitu Raperda Trantibum," ujar Laela Noor Aeny yang akrab disapa Aeny.
Ia merinci, tahapan penertiban yang diatur dalam Raperda tersebut meliputi tiga langkah progresif:
Teguran secara lisan.
Teguran secara tertulis
Catatan lainnya adalah penghapusan salah satu pasal mengenai tertib pendidikan, karena Pansus berencana memfokuskan pengaturan secara lebih spesifik pada tertib jam belajar dan ketertiban lingkungan pendidikan.
Selain itu, Raperda Trantibum juga menyesuaikan aturan terkait tertib tata ruang, retribusi dan denda pajak, tempat hiburan malam, area keramaian, serta rumah kos yang diselaraskan dengan Perda Rumah Kos sebelumnya.
Menurut Aeny, pembahasan draf Raperda secara substansi telah disepakati bersama dan tinggal menyisakan satu tahapan sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro. Ke depan, Satpol PP akan menerapkan pola penertiban terpadu bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
"Harapannya ke depan kami bisa melakukan tindakan penertiban bersama OPD terkait. Jadi tidak hanya Satpol PP saja, tetapi berkolaborasi dengan OPD yang mengeluarkan regulasi dan menangani secara teknis," pungkas Aeny. (*)
