KETIK, BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,48 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,20 triliun.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Veteran, Jumat, 13 November 2026 malam.
Rapat dimulai pukul 22.45 WIB dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., pada pukul 22.56 WIB.
Agenda diawali dengan penyampaian laporan Sekretaris DPRD Bojonegoro, Yayan Rohman, AP., MM., terkait jumlah kehadiran anggota dewan.
Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 43 orang hadir dan tujuh lainnya tidak hadir. Berdasarkan laporan tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan Pasal 126 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD.
Kehadiran anggota dewan berasal dari tujuh fraksi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir lengkap dengan 13 anggota, Fraksi Gerindra delapan anggota, dan Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat tujuh anggota.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dihadiri lima dari enam anggota, Fraksi Golkar empat dari lima anggota, Fraksi Demokrat tiga dari lima anggota, serta Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional tiga dari enam anggota.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda dibahas, mulai dari penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, laporan Badan Anggaran (Banggar), permintaan persetujuan, hingga penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Rapat juga memuat agenda penetapan Program embentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kontribusi pemikiran selama proses pembahasan rancangan APBD 2027.
Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro pada 2027 sebesar Rp4.488.843.757.449. Sementara belanja daerah mencapai Rp5.208.345.910.247, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp719.502.152.798.
Untuk menutup defisit tersebut, direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp869.502.152.798 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp150 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp719.502.152.798.
Bupati menjelaskan, penyusunan postur APBD tersebut mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Menurutnya, persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak semakin ringan. Kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan keuangan daerah harus dikelola secara cermat dan bertanggung jawab.
Karena itu, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati juga berharap DPRD Bojonegoro terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif.
Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2027 dapat berjalan sesuai kebijakan dan prioritas yang telah disepakati bersama.(*)
