KETIK, BLITAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Blitar menggelar rapat internal pada Sabtu 30 Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, SH, Sekretaris DPC PPP Kota Blitar H.M. Nuhan Eko Wahyudi, Bendahara DPC PPP Kota Blitar Guntur Pamungkas, serta seluruh pengurus ranting dan cabang.
Dalam rapat tersebut, DPC PPP Kota Blitar menindaklanjuti surat edaran DPP PPP Nomor 4044/IN/DPP/VIII/2025 terkait persiapan Muktamar X PPP yang akan digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, SH, menyampaikan bahwa rapat kali ini menjadi bagian dari instruksi pusat untuk memperkuat konsolidasi partai.
Baca Juga:
PDIP Kota Blitar Panaskan Mesin Politik, Target Rebut Kembali 10 Kursi dan Kursi Wali Kota“DPP PPP telah menetapkan Muktamar X di Jakarta pada akhir September. Kami di daerah diminta melaksanakan Mukerwil dan Mukercab sebagai persiapan. Bagi wilayah dan cabang yang sudah melaksanakan, DPP akan memberikan apresiasi,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, dalam muktamar nanti, salah satu agenda penting adalah pembahasan usulan perubahan AD/ART partai. Di antaranya, perubahan pada Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) terkait mekanisme pemilihan Ketua DPC, yang usulannya diserahkan sepenuhnya kepada DPP.
“Usulan perubahan AD Pasal 19 berbunyi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Tujuannya memperkuat soliditas partai, agar satu komando dari pusat hingga ranting,” jelasnya.
Selain itu, terdapat pula usulan perubahan Pasal 6 huruf d Anggaran Rumah Tangga (ART)tentang syarat Ketua Umum PPP. Jika sebelumnya syarat terbatas pada pernah menjabat sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua DPW minimal satu periode, maka dalam usulan baru, kriterianya diperluas.
Baca Juga:
PWNU Jatim Usulkan Pelembagaan Aswaja Center Jelang Muktamar Ke-35 NU“Calon Ketua Umum bisa berasal dari kader yang pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, memiliki kualitas kepemimpinan untuk mengangkat suara dan citra partai, serta wajib memiliki KTA PPP yang sah. Tujuannya lebih inklusif, agar partai bisa menjaring kader terbaik tanpa mengabaikan kaderisasi,” ungkap Agus.
Dirinya menegaskan bahwa DPC PPP Kota Blitar siap mendukung jalannya muktamar dan konsolidasi organisasi sesuai arahan pusat.
“Figur Ketua Umum yang diharapkan adalah sosok dengan totalitas, loyalitas, kapasitas, sekaligus kemampuan finansial untuk menggerakkan mesin partai. Mandat pemilihan Calon Ketua Umum sepenuhnya kami serahkan kepada mekanisme DPP,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Agus mengajak seluruh kader PPP di Kota Blitar untuk terus solid dan berkhidmat bagi masyarakat.
“Semoga jaya selalu PPP Kota Blitar, dapat terus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kota Blitar dan Indonesia tercinta,” pungkas Agus. (*)
