KETIK, BLITAR – Polemik yang menyeret nama pendakwah muda asal Blitar, Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam, memasuki babak baru. Ormas Bledug Kelud bersama LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) berencana membawa perseteruan yang berkembang di media sosial tersebut ke ranah hukum.
Kedua organisasi itu menyatakan tengah menyiapkan langkah pelaporan terhadap Suci, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Taiwan, akrab dikenal warganet sebagai Suci Taiwan. Sejumlah konten perempuan tersebut di media sosial dinilai telah menyerang kehormatan Gus Iqdam. Dugaan yang dipersoalkan mencakup ujaran kebencian, fitnah, hingga pencemaran nama baik.
Rencana tersebut disampaikan Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-22 Ormas Bledug Kelud di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Minggu 15 November 2026.
Jaka mengatakan, sikap kedua organisasi bukan semata-mata didasarkan pada kedekatan personal. Menurut dia, hubungan Bledug Kelud dan GPI dengan Gus Iqdam telah terjalin sejak 2017. Karena itu, mereka merasa perlu mengambil sikap ketika nama pendakwah tersebut menjadi sasaran konten yang dianggap merugikan.
“Bledug Kelud dan GPI memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Gus Iqdam. Ikatan itu sudah terjalin sejak 2017 hingga sekarang. Karena itu, ketika beliau diperlakukan seperti ini, kami tidak bisa menerima,” tegas Jaka.
Namun, langkah yang disiapkan tidak berhenti pada rencana pelaporan kepada kepolisian. Jaka mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri.
Perwakilan Bledug Kelud dan GPI bahkan dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Senin 16 November 2026 untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sekaligus menyampaikan persoalan yang berkembang di media sosial kepada pemerintah pusat.
Jaka berpandangan, status seseorang sebagai pekerja migran di luar negeri tidak serta-merta menghapus keterikatannya dengan ketentuan hukum Indonesia. Apabila terdapat unsur tindak pidana dalam aktivitas di ruang digital, menurut dia, persoalan tersebut tetap perlu ditangani sesuai peraturan yang berlaku.
“Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama masih berstatus WNI, di mana pun berada, yang bersangkutan tetap memiliki keterikatan dengan hukum Indonesia,” ujarnya.
Selain meminta perhatian Kapolri, kedua organisasi tersebut juga ingin memperoleh klarifikasi langsung dari Presiden Prabowo. Hal ini berkaitan dengan munculnya konten yang menurut Jaka turut membawa-bawa nama kepala negara dalam polemik antara Suci dan Gus Iqdam.
“Kami ingin mengklarifikasi langsung kepada Presiden, apakah benar beliau memberikan dukungan seperti yang seolah-olah disebutkan dalam konten tersebut. Jika tidak, kami meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
Jaka juga meminta agar dugaan penyerangan kehormatan, pencemaran nama baik, fitnah, maupun penyebaran berita bohong ditindaklanjuti apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Meski demikian, dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan pihak berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Perseteruan yang kini memunculkan rencana pelaporan itu sendiri berawal dari perbincangan publik mengenai rencana pengalokasian dana hibah untuk Pondok Pesantren Mambaul Hikam atau Majelis Ta’lim Sabilu Taubah.
Polemik muncul setelah rencana hibah senilai Rp2,3 miliar untuk tahun anggaran 2027 tercantum dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Blitar. Selain itu, terdapat pula pengajuan hibah sebesar Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rencana penganggaran tersebut memunculkan beragam respons. Sebagian masyarakat memperbincangkannya dari sisi kebijakan anggaran, sementara pihak lain mempertanyakan sejumlah aspek terkait pengalokasian dana hibah tersebut.
Suci, salah seorang PMI di Taiwan, turut menyampaikan kritik melalui sejumlah konten di media sosial, terutama TikTok dan Facebook. Dalam perkembangannya, penyampaian kritik tersebut ikut menyeret nama Gus Iqdam dan memunculkan istilah “Gus Ompreng” dalam salah satu unggahannya.
Penggunaan istilah itulah yang kemudian memantik reaksi dari sejumlah pihak. Perdebatan yang semula berkaitan dengan rencana anggaran berkembang menjadi perselisihan terbuka di ruang digital. Pendukung Gus Iqdam dan pihak yang mendukung Suci terlibat saling berkomentar.
Kini, persoalannya tidak lagi sebatas perbedaan pandangan mengenai dana hibah. Rencana pelaporan Bledug Kelud dan GPI membuka kemungkinan polemik tersebut berlanjut melalui proses hukum.
Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan penggunaan anggaran publik dan dugaan pelanggaran terhadap kehormatan seseorang merupakan dua persoalan yang perlu ditempatkan secara proporsional. Kritik terhadap kebijakan tetap menjadi bagian dari ruang demokrasi, sementara dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan langsung dari Suci mengenai rencana pelaporan yang disampaikan Bledug Kelud dan GPI. Konfirmasi dari pihak Suci tetap diperlukan agar pemberitaan mengenai polemik tersebut memuat penjelasan dari kedua belah pihak.
