KETIK, BLITAR – Pengelolaan dana hibah untuk pembinaan olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Hal tersebut menjadi perhatian Polres Blitar saat memperkuat sinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar melalui penyuluhan hukum mengenai tata kelola dana hibah, Kamis 12 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Blitar memberikan pembekalan kepada jajaran KONI agar memahami berbagai ketentuan yang mengatur penggunaan anggaran, sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum.
Kanit Tipikor Satreskrim Polres Blitar, Ipda Yuni Erfandianto, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Kepolisian ingin memastikan pengelolaan dana hibah dilakukan secara benar sejak awal, bukan baru diperiksa ketika muncul persoalan.
“Kami dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Blitar sengaja diundang KONI Kabupaten Blitar untuk memberikan sosialisasi dan juga penyuluhan hukum, khususnya terkait masalah tindak pidana korupsi,” ungkap Ipda Yuni.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan penggunaan anggaran harus mencakup keseluruhan proses. Mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban hingga pelaporan.
Setiap tahapan tersebut memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Karena itu, penerima hibah perlu memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan didukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ipda Yuni menegaskan, Polres Blitar membuka ruang sinergi dengan KONI, terutama dalam memberikan edukasi hukum agar pengelolaan dana hibah tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
“Yang jelas, terkait sinergi ini kami 100 persen membantu dalam penyuluhan hukum. Terutama agar dana hibah yang sudah dikucurkan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Langkah preventif tersebut menjadi penting mengingat dana hibah yang diterima KONI berkaitan langsung dengan pembinaan cabang olahraga dan peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Blitar.
Penggunaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat memastikan dukungan pemerintah benar-benar sampai pada kebutuhan pembinaan olahraga.
Dengan penguatan pemahaman hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, KONI diharapkan mampu menjalankan pengelolaan dana hibah secara profesional. Sebab, keberhasilan pembinaan olahraga bukan hanya diukur dari prestasi di arena pertandingan, tetapi juga dari tanggung jawab dalam mengelola setiap rupiah anggaran publik.
