Warga Kediri Keluhkan Bedah Rumah Rp20 Juta Tak Lagi Cukup, Sarmuji Siap Dorong Revisi

KETIK, KEDIRI – Keluhan mengenai besaran bantuan stimulan bedah rumah yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur M. Hadi Setiawan di Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Rabu, 29 Juli 2026 malam.

Selain itu, warga juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

Dalam kegiatan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang turut dihadiri Anggota DPR RI M. Sarmuji, Kepala Dusun Susuhbango, Imam Rohani, menyampaikan bahwa bantuan stimulan bedah rumah sebesar Rp20 juta dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, bantuan tersebut masih mengharuskan penerima menyediakan dana swadaya, sementara mayoritas penerima berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4 yang memiliki keterbatasan ekonomi.

"Sehingga masyarakat kecil tidak bisa menikmati, padahal rumahnya sudah bocor, tembok gempur, pintu bobol. Kalau untuk swadaya harus ke mana lagi? Jangankan untuk swadaya, untuk memenuhi kebutuhan keseharian saja bisa pas sudah alhamdulillah," ujar Imam mewakili aspirasi warga.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian warga yang sebenarnya memenuhi syarat justru khawatir menerima bantuan karena tidak sanggup memenuhi kewajiban swadaya.

"Lewat kesempatan ini, kami mohon adanya bantuan bedah rumah secara keseluruhan khususnya untuk warga desil 1-2. Saya sering mendapatkan keluhan dari warga, itu ada warga kurang mampu kenapa tidak mendapatkan bantuan? Iya itu tadi problemnya," imbuhnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, M. Sarmuji menilai besaran bantuan stimulan Rp20 juta memang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi harga material bangunan saat ini.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, kenaikan harga bahan bangunan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang dipengaruhi nilai tukar dolar, membuat biaya rehabilitasi rumah meningkat cukup signifikan.

"Rp20 juta itu kan harga beberapa tahun yang lalu. Sementara harga barang-barang, terutama bahan bangunan, sekarang sudah naik ya. Bahkan untuk bahan bangunan yang itu kandungannya impor, dengan harga dolar yang naik, itu naiknya luar biasa tinggi. Karena itu, itu perlu kita reviu," ujar Sarmuji.

Ia memastikan akan membawa aspirasi tersebut kepada pimpinan Komisi V DPR RI agar dilakukan evaluasi terhadap besaran bantuan stimulan bedah rumah.

"Karena itu, itu perlu kita reviu. Itu langkah yang harus dilakukan oleh kementerian, dan nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan Komisi V supaya mereviu itu," tegasnya.

Selain nominal bantuan, Sarmuji juga menyoroti aturan penerima bantuan yang dinilai masih terlalu kaku sehingga belum sepenuhnya menjawab kondisi riil masyarakat.

Ia mencontohkan warga kurang mampu yang tinggal seorang diri dan tidak memiliki keluarga pendukung sering kali mengalami kendala administratif untuk memperoleh bantuan.

"Seperti tadi, dia tidak punya saudara yang bisa back up, solusinya apa? Sementara dia butuh banget dan dia adalah penunggu rumah satu-satunya. Hal-hal itu akan menjadi masukan bagi kami, dan itulah pentingnya kita bertemu dengan warga di bawah supaya kita tahu situasi yang berkembang di bawah," katanya.

Dalam forum yang sama, guru Madrasah Aliyah swasta, Heri Suharni, juga mengeluhkan masih adanya kesenjangan fasilitas antara sekolah di bawah Kementerian Agama dan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan.

"Contohnya sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dapat TV pintar, kita tidak dan banyak lagi yang lainnya," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Sarmuji mengatakan Fraksi Partai Golkar akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.

"Kita sebagai satu sistem pendidikan, meskipun ada kekhususan antara lembaga pendidikan keagamaan, tetapi tujuan pendidikan ini kan sama, yaitu tentang perbaikan akhlak dan perbaikan kemampuan dari siswa itu sendiri. Tujuannya sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur M. Hadi Setiawan mengatakan selain persoalan bedah rumah dan pendidikan, kegiatan reses juga menyerap berbagai aspirasi lain dari masyarakat, mulai dari perbaikan jalan desa, sektor pertanian, hingga kebutuhan beasiswa pendidikan.

"Kami akan kawal dan perjuangkan sesuai kewenangannya mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Kebetulan kegiatan ini juga dihadiri Cak Sarmuji dan Pak Bagiyo DPRD Kabupaten Kediri. Silakan dimanfaatkan kesempatan ini," ujar Hadi.(*)