Wapres Gibran Minta Pemda Usut Tuntas Alih Fungsi Lahan Pemicu Longsor Cisarua

KETIK, BANDUNG BARAT – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak pemerintah daerah untuk mengusut tuntas dugaan alih fungsi lahan yang disinyalir menjadi pemicu bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Desakan idisampaikan Wapres Gibran saat meninjau langsung lokasi longsor dan tempat pengungsian terdampak, Minggu (25/1/2026).

“Saya titip wakil gubernur dan bupati terkait alih fungsi lahan mohon segera ditindak,” ujar Gibran di lokasi pengungsian.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga memberikan arahan tegas kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh unsur terkait. Wapres meminta agar mereka turun langsung ke lapangan dan melakukan pendampingan intensif kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Saya mohon maaf atas kejadian ini, tim sudah terjun ke lapangan. Kita doakan tim yang di lapangan dapat bekerja dengan baik,” katanya di tengah para pengungsi.

Gibran menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban, meliputi pangan, air bersih, serta layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa semua kebutuhan tersebut harus dipastikan tersedia secara optimal, bersamaan dengan langkah-langkah antisipatif guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

Terkait rencana relokasi bagi warga terdampak, Wakil Presiden meminta agar proses sosialisasi dilakukan dengan baik dan transparan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penentuan lokasi hunian sementara yang tidak terlalu jauh dari tempat asal maupun sumber mata pencarian utama warga.

“Untuk lansia dan ibu menyusui agar diberikan atensi khusus, yang sakit juga harus diperhatikan, dan bantuan dipastikan tepat sasaran,” pungkas Gibran.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga terdampak longsor Cisarua, agar warga terdampak tidak terlalu lama berada di pengungsian.

“Kalau bisa langsung hunian tetap, itu lebih baik. Namun jika membutuhkan waktu, hunian sementara sangat penting agar warga bisa kembali hidup normal bersama keluarganya dan mengurangi tekanan psikologis,” ujar Pratikno usai mendampingi Wapres.

Menko PMK juga menekankan, penanganan bencana tidak hanya sebatas pemulihan kondisi semula, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun daerah yang lebih tangguh, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur.

“Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman,” tandas Pratikno.(*)