KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan predikat Kota Sehat Nasional 2025.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat menyambut kedatangan Tim Verifikator Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Pusat di Ruang Sidang Wali Kota pada Kamis 25 September 2025.
Dalam sambutannya, Eri menegaskan bahwa predikat kota sehat bukan sekadar slogan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan kota yang sehat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Untuk itu, kami akan terus bergerak bersama untuk mewujudkan kota yang sehat di Kota Pahlawan ini,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya telah menjalankan berbagai program kesehatan, salah satunya dengan fokus pada sanitasi dan pengelolaan sampah.
Sejak awal menjabat, ia berhasil mencapai cakupan 100 persen kepemilikan jamban. Ke depan, fokus diarahkan pada pengelolaan sampah dengan mendorong 700 Rukun Warga (RW) untuk memilah sampah dari rumah.
“Sampah tidak boleh lagi langsung dibuang ke TPA. Setelah dipilah, harus diolah di komposter atau TPS 3R yang ada di 12 lokasi sebelum akhirnya dibawa ke TPA Benowo,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong produsen produk non-daur ulang agar menanggung biaya pengelolaan sampah.
Menurut Eri, inti dari kota sehat bukan hanya penyembuhan penyakit, melainkan perubahan pola pikir masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Ia juga menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih penting agar biaya kesehatan masyarakat bisa ditekan.
“Jika semakin banyak warga yang sakit, artinya kita gagal dalam tindakan preventif. Kami ingin biaya-biaya itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih produktif, seperti menekan angka kematian ibu dan anak,” tandasnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Kementerian Sosial sekaligus anggota Tim Verifikator KKS Pusat, Ahmad Sobirin, menjelaskan bahwa konsep kota sehat mencakup sembilan tatanan, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan mandiri, kebudayaan, pasar, sekolah, hingga perkantoran.
“Kami akan melihat apakah dokumen dan program yang disampaikan Pemkot Surabaya betul-betul dilaksanakan di lapangan atau hanya sekadar teori,” jelas Sobirin. (*)
