Waka DPRD Kabupaten Bandung Hailuki: Kinerja Pemkab Bandung Terjawab Lewat LKPJ 2025

KETIK, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Demokrat, MA Hailuki, menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung 2025 merupakan jawaban konkret atas berbagai pertanyaan, kritik, dan harapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2025.

Menurut Hailuki, berbagai kritik yang berkembang selama ini dijawab melalui capaian-capaian positif yang terukur dan dapat dibuktikan.

“LKPJ Bupati 2025 ini menjadi jawaban konkret atas pertanyaan dan kritik masyarakat terhadap kinerja Pemda Kabupaten Bandung. Kritik itu dijawab dengan data dan capaian yang nyata,” ujar MA Hailuki menanggapi Nota Pengantar LKPJ Akhir TA 2025 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (31/3/2026).

Hailuki menjelaskan, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, daya beli masyarakat tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami kenaikan.

“Kalau kita melihat data dari BPS, capaian Kabupaten Bandung cukup baik. IPM meningkat, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi juga naik. Ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah daerah berjalan dan dirasakan masyarakat,” kata Luki.

Selain itu, Hailuki menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Bandung juga cukup memuaskan. Hal tersebut, kata dia, terkonfirmasi dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat maupun penilaian dari Ombudsman.

“Tingkat kepuasan publik juga cukup baik. Itu bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat dan penilaian Ombudsman. Artinya, pelayanan publik kita mengalami kemajuan,” ujarnya.

Meski demikian, Hailuki mengingatkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian ke depan, khususnya terkait Indeks Pembangunan Infrastruktur atau City Development Index.

Menurutnya, indeks tersebut penting untuk mengukur sejauh mana kenyamanan hidup masyarakat berdasarkan ketersediaan dan kualitas fasilitas infrastruktur daerah.

“Kita masih perlu meningkatkan indeks pembangunan infrastruktur. Ini penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan hidup masyarakat,” tandas Luki.

Ia menyebut, sejumlah persoalan dasar yang masih banyak dirasakan masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah daerah, di antaranya betonisasi jalan, penanganan sampah, penerangan jalan umum, hingga perbaikan drainase dan saluran air.

“Betonisasi jalan harus ditingkatkan, masalah sampah harus lebih serius ditangani, penerangan jalan umum perlu diperluas, dan drainase maupun saluran air juga harus diperbaiki secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Hailuki juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski PAD Kabupaten Bandung mengalami kenaikan, menurutnya realisasi yang dicapai masih belum memenuhi target.

“PAD ini sangat penting karena menjadi kunci kemandirian fiskal daerah. Memang sudah meningkat, tetapi belum mencapai target. Karena itu kita harus menekan kebocoran dan mengoptimalkan aset-aset daerah agar lebih produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan PAD harus menjadi perhatian serius agar Kabupaten Bandung memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan ke depan.

“Kita ingin Kabupaten Bandung semakin mandiri. Maka potensi-potensi pendapatan harus dimaksimalkan dan aset daerah harus dikelola lebih baik agar memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” pungkas Hailuki.(*)