Palu hakim seharusnya membuat perdebatan publik semakin terang. Siapa yang diadili, perbuatan apa yang dibuktikan, dan kepada siapa hukuman dijatuhkan.

Dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kemarahan masyarakat patut didengar. Tetapi kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian. Kita menghendaki korupsi dihukum sekeras-kerasnya sekaligus menolak orang lain dihukum melalui tuduhan yang belum terbukti.

Pada Kamis, 12 November 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman, Direktur Utama PT BDS. 

Dalam perkara terkait, Castam, Direktur PT Cahaya Frozen Raya, dijatuhi pidana 18 tahun. Perkara ini menyangkut kerja sama pengadaan ayam boneless dada dan daging kerbau yang diberitakan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.

Sampai pemberitaan 13 November 2026, putusan memang belum berkekuatan hukum tetap dan para pihak masih memiliki ruang menentukan upaya hukum. Karena itu, sebutan yang tepat saat ini adalah terdakwa yang telah dijatuhi vonis pada tingkat pertama, belum serta-merta terpidana berdasarkan putusan inkracht.

Baca Juga:
KDS Dorong Aparatur Desa Lebih Percaya Diri Membangun, Inspektorat Diminta Aktif Lakukan Pendampingan

Melalui putusan itu juga tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk memperlakukan Dadang sebagai pelaku korupsi tanpa pembuktian terhadap dirinya.

Dalam persidangan 29 September 2026, Dadang hadir sebagai saksi. Menurut pemberitaan kesaksiannya, ia menjelaskan bahwa operasional perusahaan dijalankan direksi dan komisaris. 

Ia juga menyatakan pernah meminta transaksi dihentikan dan persoalannya diperiksa. Keterangan ini harus ditempatkan sebagai kesaksian, bukan diubah menjadi kesimpulan hakim yang belum kita baca dalam salinan putusan lengkap. 

Di sinilah disiplin publik diuji. Menjadi saksi tidak sama dengan menjadi terdakwa. Nama yang disebut dalam persidangan tidak otomatis menjadi nama yang terbukti melakukan kejahatan. 

Baca Juga:
KDS: Peran Ulama dan Masyarakat Penting dalam Menjaga Kondusivitas Daerah

Kedudukan sebagai kepala daerah pun tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana dalam setiap penyimpangan BUMD.
Jika ada bukti keterlibatan siapa pun, serahkan dan ujilah melalui hukum. Jika tidak ada bukti, hentikan penghakiman personal.

Unjuk rasa merupakan hak warga. Menuntut transparansi pengelolaan BUMD juga sah dan diperlukan. Yang harus dihentikan adalah tuduhan seolah-olah kesalahan pidana seseorang sudah dipastikan, padahal belum dibuktikan. 

Kebebasan mengkritik akan lebih kuat ketika disertai ketepatan fakta dan tanggung jawab terhadap nama baik orang lain.
Keadilan tidak boleh dipilih sesuai selera politik. Kita tidak bisa mengagungkan pengadilan ketika putusannya menguntungkan pandangan kita, lalu mengabaikan pembuktian ketika ingin menyudutkan seseorang. 

Semangat antikorupsi justru kehilangan wibawa apabila dipakai untuk membenarkan penghukuman tanpa bukti.
Bagi Dadang Supriatna, perkembangan perkara ini patut menjadi momentum mengembalikan energi kepemimpinannya kepada pekerjaan yang paling dibutuhkan rakyat. 

Ia berhak bekerja tanpa tuduhan personal yang tidak berdasar. Pada saat yang sama, publik tetap berhak meminta penjelasan mengenai kualitas pengawasan terhadap perusahaan milik daerah.

Dadang kini memimpin dalam periode 2025–2030. Amanah ini perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih besar: warisan apa yang akan ditinggalkan bagi Kabupaten Bandung?

Warisan itu dapat berupa pelayanan yang semakin mudah, sekolah dan fasilitas kesehatan yang semakin layak, ekonomi warga yang semakin kuat, serta BUMD yang dikelola secara profesional dan bermanfaat. Semua itu memerlukan ukuran hasil yang terbuka, agar rakyat dapat menilai kemajuan dengan pengalaman dan data.

Nama baik paling kokoh dibangun ketika rakyat merasakan manfaat kepemimpinan. Maka, hormati putusan dan seluruh proses hukum berikutnya. 

Hentikan tuduhan personal yang tidak ditopang bukti. Berikan ruang kepada Dadang Supriatna untuk bekerja, sekaligus tuntut hasil kerjanya dengan ukuran yang jelas.

Palu hakim telah berbunyi terhadap dua terdakwa. Kini Dadang perlu menjawab tantangan kepemimpinannya melalui kerja yang lebih keras, pemerintahan yang lebih terbuka, dan warisan yang kelak layak dikenang rakyat.(*)

*) Muhammad Khotib adalah Peneliti Senior LSI Denny JA
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)