Tugu Rp1 Miliar di Jombang Rontok, Aktivis Soroti Prioritas dan Pengawasan Pembangunan

KETIK, JOMBANG – Insiden rontoknya ornamen Aluminium Composite Panel (ACP) pada proyek pembangunan tugu senilai Rp1 miliar di Kecamatan Bandarkedungmulyo memunculkan kritik tajam terhadap arah dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Jombang.

Kalangan aktivis menilai kejadian tersebut mencerminkan lemahnya kontrol kualitas proyek infrastruktur daerah.

Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang, Aan Anshori, menyebut peristiwa itu sebagai momentum evaluasi serius bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan proyek-proyek bernilai besar benar-benar memberikan manfaat dan keamanan bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar ornamen yang jatuh. Ini menyangkut keselamatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pembangunan,” ujar Aan.

Menurutnya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut berpotensi berbahaya apabila terjadi di waktu dan kondisi yang berbeda. Ia menilai masyarakat baru mengetahui lemahnya kualitas bangunan setelah adanya kejadian tersebut.

“Tanpa peristiwa ini, publik tidak pernah tahu seberapa kuat konstruksi tugu itu. Artinya, ada persoalan serius dalam pengawasan,” katanya.

Aan juga menyoroti kebijakan pembangunan monumen yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menilai proyek semacam ini perlu dikaji ulang agar anggaran daerah lebih diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan persoalan sosial.

“Masih banyak pekerjaan rumah seperti kemiskinan, stunting, sekolah rusak, dan rumah tidak layak huni. Ini yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik publik agar kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.

Selain itu, LinK Jombang mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur lainnya guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

“Evaluasi ini penting agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan akibat pembangunan yang tidak berkualitas,” ujarnya.

Aan juga menekankan bahwa kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi, termasuk melakukan perbaikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Pengawasan harus diperketat dan penegakan aturan harus tegas. Jangan sampai kejadian ini dianggap hal biasa,” pungkasnya.(*)