Tokoh Pemuda Pasbar Tri Tegar Marunduri Kritik Pembelian Mobil Dinas Mewah di Tengah Polemik Gaji PPPK Paruh Waktu

KETIK, PASAMAN BARAT – Tokoh pemuda Pasaman Barat (Pasbar) sekaligus mantan Ketua KNPI, Tri Tegar Marunduri, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan kepala daerah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu, 18 Maret 2026. Ia menyoroti polemik gaji PPPK paruh waktu, pelaksanaan program UHC+, serta pengadaan mobil dinas baru bagi kepala daerah.

Menurut Tri Tegar, kondisi ini mengindikasikan pemerintah daerah belum serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menilai, anggaran yang digunakan untuk pembelian mobil dinas seharusnya bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

“Polemik gaji PPPK paruh waktu, UHC+, dan mobil baru kepala daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius menyejahterakan rakyat. Mereka justru terkesan lebih sibuk memperkaya diri dan kelompoknya,” tulisnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK), besaran gaji PPPK paruh waktu tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak BKPSDM. Informasi terkait gaji baru disampaikan belakangan oleh masing-masing OPD dengan nominal yang bervariasi.

“Jumlahnya berbeda-beda, ada yang Rp100 ribu, Rp300 ribu, Rp600 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Bahkan ada tenaga kesehatan di puskesmas yang hanya menerima sekitar Rp100 ribu per bulan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sangat disayangkan mengingat pemerintah daerah memiliki program prioritas UHC Plus yang seharusnya mendukung pelayanan kesehatan secara maksimal.

Ia juga menyinggung pengadaan mobil dinas kepala daerah yang disebut-sebut bernilai sekitar Rp700 juta per unit. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan kepekaan sosial seorang pemimpin.

“Seharusnya pemimpin memiliki empati yang tinggi. Jangan bermewah-mewahan di atas kesusahan masyarakat,” tegasnya.

Wartawan kemudian meminta tanggapan Sekda Doddy San Ismail atas kritik tersebut. Namun hingga berita ini dinaikkan yang bersangkutan belum memberikan jawaban.(*)