KETIK, TRENGGALEK – Pameran Keris yang digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek, 25-27 November 2025 dipersoalkan tokoh perkerisan Trenggalek M Taslim. Ia mengatakan, jika pembentukan panitia pada pameran tersebut diduga menyimpang dari hasil musyawarah.
"Secara umum saya merasa kecewa dengan tata kelola pembentukan panitia tersebut," sesal Taslim, Selasa 25 November 2025.
Ia menjelaskan, sebenarnya susunan kepengurusan panitia sudah terbentuk melalui musyawarah di Aula Gedung Pariwisata Trenggalek, 24 Oktober 2025. Tak terkecuali susunan panitia resmi terbentuk.
"Dari hasil musyawarah melalui voting, Sawaji ditunjuk sebagai Ketua Umum dan saya sebagai Ketua Bidang Pameran Pusaka. Artinya, ini sudah menjadi kesepakatan bersama," ungkapnya.
Baca Juga:
Usai Buka Bandung Bedas Expo 2026, Bupati KDS Langsung Tinjau Lokasi BanjirKemudian, lanjut dia, setelah rapat pada 24 Oktober dirinya tidak lagi dilibatkan dalam pertemuan selanjutnya.
"Pada rapat kedua dan ketiga saya tidak diundang.Tentu saja saya sangat kecewa. Terkesan ada unsur rekayasa dan menyimpan dari hasil musyawarah," ungkapnya.
Selanjutnya, secara sepihak dirinya digeser dari Ketua Panitia Pameran menjadi bagian edukasi tanpa ada pemberitahuan."Nah ada apa ini?," bebernya.
Namun demikian, ia mengapresiasi terkait kirab budaya dan patut mendapat acungan jempol. Pendeknya sesuai dengan harapannya.
Baca Juga:
Perkuat Ekonomi Rakyat, Kadishut Jatim Dorong KUPS Wisata Lebih Profesional di TrenggalekIa juga menyentil peran dari Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang dianggap kurang tegas dalam mengambil keputusan terkait kepanitiaan. Sehingga, SK terkesan lambat hingga menjelang hari pelaksanaan.
"Harusnya SK segera diberikan," tegasnya.
Sementara itu, Lendra Maradona, yang didapuk menjadi bagian publikasi dan dokumentasi panita juga merasa kecewa. Karena fungsi dan tugasnya tidak jelas.
Lendra menyampaikan, kegiatan pameran keris, kirab, dan pertunjukan seni menelan biaya sekitar Rp 60 juta yang bersumber dari APBD.
"Ini pakai uang negara lo! Jadi harus transparan dan profesional dalam penggunaannya," tutupnya (*)
