TKN Prabowo-Gibran Ungkap Transisi Energi Gunakan Biomassa, FWI: Itu Sumber Jangka Pendek

KETIK, SURABAYA – Traction Energy Asia, Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia (FWI) membuka diskusi media kepada perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon Capres dan Cawapres 2024-2029.

Diskusi dilakukan secara daring membahas ransisi energi dari bioenergi. Diskusi juga menyinggung hasil Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, akhir tahun lalu, di mana negara-negara sepakat untuk Net Zero Emisi 2050 dengan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. FWI menilai, hal itu seharusnya menjadi langkah yang serius untuk diambil.

Drajad Hari Wibowo dari TKN Prabowo-Gibran, mengatakan bahwa program transisi energi yang mereka tawarkan paling realistis dan feasible.

Drajad berpendapat bahwa biomassa merupakan opsi yang rasional dari segi keuangan dan implementasi dalam jangka pendek.

Meskipun dia menyadari adanya peluang menggunakan energi geothermal dan surya.

"Namun prosesnya dianggap membutuhkan investasi besar dan memakan waktu yang lama," jelasnya pada Kamis, (18/1/2024).

Anggi Putra Prayoga, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI, menyanggah bahwa apa yang dikatakan Drajad itu justru tidak realistis.

Menurut Anggi, berarti TPN O2 masih akan mengandalkan biomassa sebagai sumber energi dalam jangka pendek. Seharusnya TPN 02 belajar dari pembangunan kebun energi di hutan Jawa oleh Perum Perhutani, realisasi pemenuhan bahan baku biomassa untuk co-firing di PLTU hampir mencapai nol.

"Meski kebun energi seluas sekitar 45 ribu Ha sudah dibangun sejak 2019. Rencana untuk mengkonversi green biomass menjadi wood pellet sejak 2021 belum terwujud. Tingginya biaya produksi untuk pembangunan kebun energi membuat biomassa menjadi beban fiskal kedepan," tuturnya.

Tantangan yang dihadapi selama proses transisi energi membutuhkan komitmen yang lebih kuat dalam evaluasi dan audit kinerja.

Selain itu, pentingnya kembali kepada prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum, menjadi pijakan utama untuk memastikan keberhasilan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*)