Tingkatkan Peran Kehumasan, BPSDM Jatim Gelar GPR di Kota Batu

KETIK, BATU – Badan pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Jatim menggelar Government Public Relations (GPR) Academy Bootcamp 2024 di Kota Batu Rabu, (21/8/2024). Kegiatan bertujuan peningkatan peran kehumasan ini digelar hingga Jumat, (23/8/2024). 

Kegiatan itu mengusung tema penguatan eksistensi humas menuju Indonesia emas 2045 yang diikuti pranata humas Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se Jatim. 

Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono membuka acara tersebut didampingi Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai. "Saat terjadi turbulensi atau ada isu yang memang bertabrakan, maka peran humas harus berjalan," ujar Adhy Karyono.

Menurut Adhy, peran humas sangat penting dan menentukan eksistensi sebuah instansi dalam melaksanakan sebuah kebijakan maupun kegiatan. Serta mengkomunikasikan kepada masyarakat dan stakeholder. 

Dia menambahkan, pranata humas wajib mengikuti perkembangan teknologi. Seperti saat ini tengah berkembang Ai, siber dan lainnya. 

"Bagaimana cara membuat konten dan desain grafis yang kekinian dan profesional juga harus dipelajari," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Ramliyanto menambahkan, kegiatan GPR Academy National Bootcamp 2024 dalam rangka membangun kesadaran bersama tentang urgensi menjaga dan meningkatkan reputasi positif pemerintah di mata masyarakat dan dunia. 

Menurutnya, reputasi pemerintah yang baik, diyakini menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahkan investor. 

"Terlebih saat semua aktivitas pemerintahan terintegrasi dalam sebuah ekosistem digital yang modern," jelasnya.

Ditegaskannya, kegiatan GPR Academy National Bootcamp 2024 juga merupakan bentuk gerak cepat Pemprov Jatim dalam rangka menyiapkan humas pemerintah dalam mengawal serta menjaga kondusifitas iklim informasi dan komunikasi publik dalam menyambut Pilkada serentak tahun 2024.

"Akselerasi digitalisasi pemerintahan dan kompetensi humas pemerintah yang relevan, dipercaya dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menuju dynamic governance, sebagaimana birokrasi di negara-negara maju di dunia,"urainya. (*)